Tuduhan Dan Fitnah Terhadap Pemerintah Semakin Keji dan Tak Beradab

digtara.com | MEDAN – Wakil Bendahara GP Anshor Sumatera Utara, Ahmad Riduan mengatakan tuduhan dan fitnah kepada pemerintah saat ini semakin keji dan tidak beradab. Hal ini disampaikannya terkait viralnya video ceramah ustadz tengku Zulkarnain mengomentari RUU P-KS dan membawa nama majelis ulama Indonesia (MUI) yang menyebut pemerintah menyediakan alat kontrasepsi bagi remaja yang ingin berzinah.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Ini adalah informasi yang keliru dan mengarah pada fitnah terhadap pemerintah Jokowi,” katanya Rabu (13/3/2019).

Ahmad Riduan mengatakan komentar dan kecerobohan seperti ini sangat disayangkan dari seorang tokoh agama yang seharusnya memberikan kesejukan ditengah masyarakat.

“Kita sayangkan, tokoh agama ceroboh akhirnya jadi fitnah meluas dan di sampaikan berulang oleh pihak lain seperti di banyuwangi,” ujarnya.

Saat ini menurutnya, Ustadz Tengku Zulkarnain memang sudah meminta maaf lewat twitter atas viralnya video yang mengakibatkan fitnah yang meluas terhadap pemerintahan Jokowi seolah melegalkan perzinahan dengan memberikan alat kontrasepsi. Namun hal tersebut menurutnya tidak cukup.

“Tengku Zulkarnain, harus mempertanggung jawabkan kesalahannya. Menyampaikan berita bohongnya berapi api, kok minta maafnya seperti bersembunyi. Bukannya ulama Istighfarnya harus lebih kuat,” tegasnya

Riduan juga memaparkan berbagai data yang menurutnya memiliki keterkaitan secara sistematis atas tuduhan mengarah fitnah terhadap pemerintah. Rangkaiannya antara lain pertama di hembuskan isu pemerintahan Jokowi mendukung LGBT, melegalkan perkawinan sesama jenis dor to dor, penghapusan pendidikan agama, sekarang lagi viral melegalkan zinah tengku Zulkarnain di pengajian dan bahkan berada di lokasi masjid oleh suprayitno di banyuwangi dengan narasi yang hampir sama.

“Seperti ingin menyampaikan pesan, bahwa pemerintahan ini anti Ketuhanan, melawan norma agama dan budaya bangsa. Kita mempertanyakan ini ini siapa yang berperan dibelakangnya? Kita meminta pihak kepolisian mengusut kejadian ini agar terang benderang sumber hoax yang selama ini berkeliaran di media sosial meracuni pikiran masyarakat kita,” pungkasnya.(JNI)