Tema Korupsi, Jokowi Perketat Pengawasan Sedangkan Prabowo Hukum Pelaku Jadi Penambang Pasir

digtara.com | JAKARTA – Calon presiden nomor 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan calon presiden 02 Prabowo Subianto – Sandiga Uno berbeda konsep dalam pemberantasan korupsi dan menciptakan birokrasi bersih.

Baca Juga:

• Pemerintah Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari, Horas Bangso Batak Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo
• 28 Perusahaan Dicabut Izinnya Imbas Bencana Alam. Termasuk PT Agincourt &PLTA Batang Toru
• Kabar Gembira! Pemerintah Segera Bangun Tol Lembah Anai di Sumatera Barat

Menurut Prabowo, saat ini penghasilan para pegawai negeri di birokrasi sangat tidak realistis sehingga membuat mereka ragu akan masa depannya. Kalau kami diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia, maka kami akan meningkatkan rasio menjadi 16 persen sehingga akan ada pemasukan sekitar 60 miliar yang didapatkan negara.

“Saya akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun kalau mereka masih korupsi tidak salah kalau mereka ditempatkan di pulau terpencil ya nambang pasir gitu terus menerus,” kata Prabowo.

Namun, Jokowi memandang berbeda. Menurutnya untuk menciptakan birokrasi bersih maka perlu dilakukan pengawasan baik dari internal, masyarakat bahkan media. “Setiap yang berprestasi diberikan reward promosi sedangkan yang buruk ada phunismen,” paparnya.

Kata Jokowi, pengawasan ini sangat penting. Kalau semua pihak ikut mengawasi maka perbuatan melawan hukum seperti korupsi akan dapat ditekan. Langkah lainnya yaitu dengan melakukan perampingan birokrasi. “Saya nantinya akan melakukan perampingan birokrasi dan meningkatkan pengawasan,” pungkasnya.

Prabowo – Sandi menjadi orang pertama yang diberikan kesempatan oleh pembawa acara debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta dan setelah itu memberikan kesempatan kepada pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin untuk mengomentarinya.(Put)