Pihak Asing Diduga Provokasi Konflik di Papua

Digtara.com | JAKARTA – Pihak Polri sedang mendalami dugaan keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Demikian dikatakan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2019).

Baca Juga:

• Masalah Hutang Anggota Polres Sabu Raijua Dengan Warga Diselesaikan Secara Damai
• Berkas Lengkap, Calo Penerimaan Anggota Polri di Kabupaten TTU Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Sejumlah Perwira di Polda NTT dan Polres Jajaran Dimutasi

Dia menegaskan tak dapat mengungkapkan banyak informasi soal pihak asing yang diduga mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Karena di forum ini enggak mungkin juga kita sebut ke luar itu a, b, c. Yang jelas narasinya adalah kita duga ada pihak luar yang mencoba untuk memanas-manasi, dan ada agenda setting,” paparnya.

Di mana pihak dari luar Indonesia tersebut memprovokasi sehingga keadaan di tanah Papua terkesan sangat mengkhawatirkan. Pihak luar tersebut, kata Iqbal, diduga memprovokasi agar masalah Papua dapat dibawa ke forum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Kapolri tentang ada dugaan pihak-pihak luar, dalam arti kata bukan negara Indonesia yang memprovokasi, yang mencoba untuk meng-amplify suatu keadaan, yang tadinya tidak begitu mengkhawatirkan, menjadi sangat mengkhawatirkan, sehingga akan dibahas dalam forum PBB,” ungkap dia.

Polri Koordinasi dengan Kemenlu Untuk mendalami hal tersebut, polisi bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta kementerian dan instansi terkait lainnya.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengakui bahwa kelompok masyarakat yang aksi anarkis di Papua dan Papua Barat memiliki hubungan dengan organisasi di luar negeri.

“Ada. Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional,” kata Jenderal Tito di acara Hari Jadi Ke-71 Polwan, di Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Polri berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani masalah tersebut.[kompas]