Prabowo :Saya Pengalaman di Tentara, Budaya “ABS” Banyak

Digtara.com | MEDAN – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menuding Joko Widodo yang biasa disapa Jokowi tidak mendapatkan informasi yang tepat dari bawahannya mengenai pertahanan dan kekuatan militer di Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo di Debat ke empat yang diselenggarakan oleh KPU di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2019)

Baca Juga:

• Kanwil Ditjenpas NTT Gandeng TNI dan Polri Razia Lapas Dan Rutan di Kupang
• Purnawirawan TNI Ditemukan Meninggal di Belakang Lapas Anak Kupang
• Bangun Sinergitas, Dua Kapolsek di Kota Kupang Sambangi Koramil Kupang

“Maaf pak Jokowi, mungkin bapak mendapatkan breafing yang kurang tepat,” kata Prabowo.

Jadi, papar Prabowo, anggaran 107 triliun itu hanya 5 persen dari APBN atau 0,8 persen dari DJB. Prabowo membandingkan dengan Singapura dimana anggaran 30 persen dari APBN nya untuk pertahanan dan keamanan. “Saya pengalaman di tentara, budaya ABS banyak di Indonesia. Jadi kalau ketemu panglima, siap pak, aman semua pak, terkendali, radar cukup. Itu tidak benar pak,” ujarnya yang mendapat keriuhan dari penonton debat.

“ABS” sendiri merupakan singkatan dari Asal Bapak Senang. Prabowo tidak menyalahkan Jokowi, Ia menegaskan ini merupakan budaya Indonesia.

Sebelumnya, Jokowi mendapatkan kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan dari panelis mengenai Pertahanan dan Keamanan. “Penting sekali gelar pasukan yang terintegrasi, artinya kita tidak jawa sentris,” papar Jokowi.

Ia menjelaskan, telah memerintahkan kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk membangun divisi III, yang telah mulai bekerja, divisi III di Kostrad, Komando angkatan udara di Biak, Armada II, Angkatan Laut di Sorong, ini sudah dalam proses dan akan jadi. saya sudah perintahkan gelar pasukan di Natuna, Barat dan Timur dan kemudian di Biak.

“Artinya semua titik terjaga, radar maritim dan udara sudah menguasai, ada 19 titik radar udara yang sudah terkoneksi,” jelas Jokowi.

Menurutnya, Mengenai anggaran pertahanan dan keamanan sudah 107 triliun, artinya menjadi nomor dua setelah Kementerian PU. “Jadi pemerintah sangat serius terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia. Jadi, siapapun yang masuk teritorial Indonesia tanpa ijin pasti akan ketahuan,” pungkasnya. (Put)