Petisi Copot Moeldoko ‘Bergema’ dari Lapangan Merdeka Medan

digtara.com – Petisi copot Moeldoko ‘bergema’ dari Lapangan Merdeka Medan, dengan tema utama, ‘Save Demokrasi’. Kegiatan itu terlaksana atas prakarsa Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi, yang salah satu tujuannya adalah, mengawal proses demokrasi di Indonesia, agar berjalan pada jalurnya.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Petisi tersebut berlangsung, Minggu (14/3/2021), di Jalan Paya Pinang Lapangan Merdeka Medan, mulai dari pukul 07.00 WIB, hingga menjelang tengah hari.

Petisi dilaksanakan dengan penandatanganan pada kain putih yang sudah terbentang di lokasi. Pantauan media, ratusan warga yang sedang melakukan berbagai aktifitas di kawasan tersebut, terlihat dengan spontan membubuhkan tanda tangan mereka.

Selain ratusan warga, tampak juga beberapa aktifis dan politisi, turut membubuhkan tanda tangan. Di antaranya, Ketua DPC Partai Demokrat Medan Burhanuddin Sitepu, serta tokoh Tionghoa di Sumatera Utara Benyamin Winata, dan lainnya.

Menjelang siang, tampak pula mantan Walikota Medan Akhyar Nasution, turut membubuhkan tanda tangan. Mantan politisi PDIP itu datang ke Lapangan Merdeka menaiki sepeda, berdua dengan Sang Istri.

Sementara beberapa spanduk menghiasi lokasi kegiatan petisi. Antara lain bertuliskan, ‘Tolak Politik Culas. Copot Moeldoko yang Telah Merusak Sistim Demorkasi di Indonesia’. Ada lagi bertuliskan ‘Dukungan Rakyat untuk Pemerintah yang Berwibawa, Meminta Presiden Jokowi Memecat Moeldoko yang Telah Merusak Sistim Demokrasi di Indonesia’.

Ada pula beberapa orang yang terlihat mengenakan spanduk kecil di tubuh mereka, dengan berbagai tulisan, yang pada intinya mengecam perlakuan politik yang menurut mereka, culas.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi menyebut, bahwa apa yang dilakukan Moeldoko sebagai pejabat negara, merupakan tindakan melanggar etika demokrasi. Menurut mereka, Moeldoko tidak hanya mempertontonkan arogansi kekuasaan. Namun juga telah mempermalukan demokrasi Indonesia di mata dunia.

Kata aliansi ini, praktik culas itu lebih memalukan dibanding sikap otoriter Rezim Orde Baru. Hal itu mengingat Moeldoko adalah politisi partai lain yang datang ‘merampok’ jabatan di partai yang berbeda.

Tindakan itu, menurut aliansi ini, sangat berpotensi merusak citra Pemerintahan Indonesia di bawah kepeimpinan Presiden Jokowi. Juga memberi contoh buruk kepada generasi bangsa. Serta mempermalukan organisasi purnawirawan TNI.

Mereka juga menegaskan, masalah ini bukan hanya soal Partai Demokrat. Karena tidak tertutup partai lain juga akan mengalami hal serupa, apabila ada kesan pembiaran atas terjadinya kejadian seperti ini.

Sehingga berangkat dari kondisi di atas serta beberapa alasan lain, maka Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi menyampaikan petisi sebagai berikut:

Pertama. Menolak dan mengecam cara-cara politik kotor yang telah dipertontonkan Jenderal (TNI) Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala KSP. Yakni, melalui KLB Partai Demokrat yang berlangsung di Sibolangit Deli Serdang.

Kedua. Meminta pemerintah bersikap netral menyikapi kasus pengambilalihan pimpinan partai oleh Moeldoko. Tentunya dengan tetap merujuk kepada aturan hukum yang berlaku.

Ketiga. Meminta Presiden Jokowi memberhentikan segera Jenderal (TNI) Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala KSP. Hal ini demi membersihkan sistim pemerintahan dari oran-orang yang culas.