Lanjutkan Pelemahan, Rupiah Diprediksi Tembus Level 14.800

digtara.com – Nilai tukar mata uang rupiah diprediksi akan melanjutkan tren pelemahan pada perdagangan hari ini, Jumat (4/9/2020).

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Prediksi itu didasari atas kecemasan pasar terhadap amandemen Undang-Undang Bank Indonesia (BI).

Pada Kamis (3/9/2020) nilai tukar rupiah terhada dolar AS ditutup melemah 32,5 poin atau 0,22 persen ke posisi Rp14.777,5 per dolar AS. Indeks dolar terpantau naik 0,07 persen ke posisi 92,19120.

“Dalam perdagangan Jumat (4/9/2020) rupiah kemungkinan masih akan melemah di level 14.750-14.820,” papar Ibrahim Assuaibi, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka.

Pasca pandemi virus corona belum bisa teratasi dan berimbas terhadap stagnasi ekonomi, maka ada kemungkinan pemerintah meminta BI tetap berkontribusi dalam pembiayaan defisit anggaran alias burden sharing setidaknya sampai 2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa berada di kisaran 4,5-5,5%, maka burden sharing mungkin tidak lagi dibutuhkan pada 2022.

Pernyataan Jokowi bisa dimaknai bahwa masih ada peluang pemerintah akan meminta bantuan kepada BI untuk membiayai defisit anggaran setidaknya hingga 2022, andai pertumbuhan ekonomi di bawah target.

“Pelaku pasar kecewa karena mengira burden sharing hanya kebijakan jangka pendek, sekali pukul, ad hoc, one off. Namun ternyata ada kemungkinan bertahan lama,” imbuhnya.

Disamping itu, pasar juga mencemaskan wacana amandemen Undang-undang (UU) BI. Salah satu opsi yang ada adalah kembalinya Dewan Moneter seperti masa Orde Baru.

Dewan Moneter memimpin, mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Nantinya, Dewan Moneter terdiri Menteri Keuangan sebagai ketua, satu orang menteri di bidang perekonomian, Gubernur BI dan Deputi Senior BI, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jika dipandang perlu, maka pemerintah dapat menambah beberapa orang menteri sebagai anggota penasihat Dewan Moneter.

Informasi ini membuat bingung pelaku pasar sehingga wajar kalau dana asing menahan diri untuk masuk ke pasar keuangan malahan sebaliknya dana yang sudah parkir di pasar dalam negeri kembali keluar.

[AS]