Duh, Dokter Spesialis RSUD SK Lerik Kota Kupang Mogok, Ini Tuntutannya

Senin, 01 Agustus 2022 17:27
imanuel lodja
Sejumlah dokter di RSUD Lerik Kota Kupang mogok kerja

digtara.com – Sejumlah dokter spesialis di RSUD SK Lerik Kota Kupang, NTT melakukan aksi mogok kerja, Senin (1/8/2022).

Para dokter menyebut aksi yang mereka lakukan dengan istilah istirahatkan pelayanan di Poli, hingga ada kejelasan tentang hak-hak mereka, diantaranya jasa pelayanan (Jaspel) dan insentif dokter spesialis.

Dalam aksi ini, dokter spesialis tidak datang ke RSUD SK Lerik Kota Kupang untuk pelayanan.

Beberapa dokter umum yang masuk dalam beberapa bidang di rumah sakit, beserta direktur RSUD SK Lerik, drg Dian Arkiang turun langsung memberikan pelayanan di poli.

Aksi para dokter ini digelar bertepatan dengan perayaan HUT ke-12 RSUD SK Lerik Kupang.
Ketua Komite Medik RSUD S. K Lerik, dr. Ronald Sp.An di RSUD SK Lerik Kota Kupang, mengatakan, jumlah dokter spesialis di RSUD SK Lerik sebanyak 27 orang.

Dokter spesialis yang ada di RSUD S.K Lerik, yaitu dokter spesialis penyakit dalam, kandungan, THT, poli bedah, anestesi, gigi, rehabilitasi medis dan dokter spesialis anak.

“Saya tidak tahu apakah semua dokter spesialis, tetapi yang pasti, kami membutuhkan kejelasan, pelayanan yang darurat tetap kami layani,” ujarnya Senin (1/8/2022).

dr. Ronald Sp.An mengakui beberapa dokter spesialis memilih untuk beristirahat sebagai bentuk protes terhadap pihak manajemen dan Direktur rumah sakit S. K Lerik.
Menurut dia, gerakan istirahat para dokter bentuk akumulasi karena jasa pelayanan belum dibayar hingga saat ini.

Dikatakan, gerakan ini tidak ada yang menggerakan, tapi ini bentuk kesepakatan bersama karena bekerja tapi tidak diperhatikan hak dan kesejahteraan.

Menurutnya, pemberhentian sementara pelayanan ini karena insentif dari bulan Januari 2022 hingga saat ini belum diterima, maka semua sepakat untuk istirahatkan pelayanan.

Menurutnya, informasi yang didapat dari Direktur RSUD S.K Lerik, yang dianggarkan itu hanya 10 bulan dan insentifnya turun dari Rp 7 juta menjadi Rp 5 juta.

Di sisi lain, ada dokter spesialis yang statusnya kontrak mendapatkan insentif Rp 7 juta tanpa ada penurunan.

“Sementara kami turun jadi Rp 5 juta insentifnya. Harusnya Rp 7 juta. Informasi ini sudah dikomunikasikan ke direktur dan manajemen dari awal tahun sekitar Februari atau Maret lalu, ada solusi yang ditawarkan, tapi tidak ada kepastian yang jelas. Sebenarnya yang dipertanyakan sekarang, kenapa insentif dokter spesialis berubah dan tidak dibayarkan sampai sekarang,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dokter telah melakukan kewajibannya memberikan pelayanan, tetapi jasa medis maupun insentif tidak jelas.
Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi dan keadilan untuk penuhi hak para dokter spesialis.

Menurutnya, Poli rawat jalan saja yang tutup, sementara emergency, rawat inap tetap dibuka atau memberikan pelayanan sehingga pasien tidak dikorbankan.

“Kalau jasa pelayanan, insentif, itu tidak dibayarkan berarti terjadi ketidakadilan di rumah sakit ini, kurang transparan,” jelasnya.

Dia mengatakan, Informasi terbaru yang didapat adalah akan digelarnya rapat pada Selasa (2/8/2022), bersama direktur.

Laman: 1 2