Diduga Gelapkan Sejumlah Sertifikat, Notaris di Kupang Dipolisikan

Rabu, 29 September 2021 07:00
imanuellodja
Chris Liyanto, pimpinan BPR Christa Jaya Kupang

digtara.com – Albert W Riwu Kore, notaris di Kota Kupang dilaporkan ke polisi di Polda NTT sejak beberapa waktu lalu. Albert dipolisikan oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Christa Jaya Kupang dengan dugaan penggelapan dan menghilangkan 9 buah sertifikat tanah yang ada bangunan rumah di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT.

Laporan ke Polda NTT ini sudah dilakukan sejak bulan Februari 2019 lalu dan hingga saat ini belum berujung.

Chris Liyanto selaku pimpinan BPR Christa Jaya Kupang kepada wartawan, Selasa (28/9/2021) menjelaskan kalau ada debitur mengajukan pinjaman ke BPR Christa Jaya pada tahun 2016.

Akad kredit berupa sertifikat pun dibawa notaris Albert Riwu Kore. Namun dalam perjalanannya Albert diduga tidak memprosesnya sesuai tanggung jawab sebagai seorang notaris.

Pasca 1 tahun proses pinjaman tersebut, Albert diduga memberikan sertifikat-sertifikat tersebut kepada debitur.

“Akibatnya debitur kabur dan terjadi kredit macet di bank kami. Kalau kami total, pinjaman awal saja mencapai Rp 3 miliar. Jika ditambah bunga dan lain-lain maka mencapai Rp 4 miliar lebih,” tandasnya.

Penghitungan itu karena pada masing-masing sertifikat ada juga bangunan rumah seharga Rp 300 juta per unit.

Pihak BPR Christa Jaya baru mengetahui hilangnya 9 sertifikat di tangan notaris ini pada bulan Agustus 2018.
Chris Liyanto mengaku melakukan pendekatan.

“Pendekatan kekeluargaan kami lakukan hampir dua tahun dengan pihak notaris namun tidak ada hasil,” tandasnya.
Ia mengaku kalau pihaknya sudah melakukan berbagai upaya mediasi. “Saat itu Albert menyanggupi untuk mengembalikan sertifikat atau uang selama dua tahun dan kita sepakat,” tambahnya.

Namun hingga bulan Desember 2018 belum juga ada realisasi janji untuk melunasi dan menyelesaikan sehingga pihak BPR Christa Jaya mengambil langkah hukum pada Februari 2019 dengan membuat laporan di polda NTT.

“Selama dua tahun belum ada realisasi janjinya maka kami tunjuk penasehat hukum untuk memproses kasus ini,” ujarnya.

Chris Liyanto mengaku sudah diperiksa penyidik Dit Reskrimum Polda NTT dan menyerahkan sejumlah bukti guna memperkuat laporannya.

Laman: 1 2 3

Berita Terkait