Penyaluran Bantuan Covid19 Kerap Menuai Polemik

digtara.com – Penyaluran Bantuan Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid19 Kerap Menuai Polemik

Baca Juga:

• Gempa M6,4 Guncang Simalungun, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami
• Anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP Jonatan Tarigan Desak Plt Bupati Langkat Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak
• Imigrasi Sumut dan Kejati Perkuat Sinergi Pengawasan Orang Asing serta Penegakan Hukum

Penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemik Covid-19 kerap menuai polemik. Mulai dari distribusi Alat Pelindung Diri (APD), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga rendahnya akurasi penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Hal tersebut yang dinilai Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHDaR) yang terjadi hingga ke daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Surya Dermawan Nasution, peneliti SAHDaR yang juga Penanggungjawab Posko Pemantauan Bansos Sumut. Dari pantauan yang dilakukan di Sumut, baik dari pemberitaan maupun secara langsung, ditemukan kesalahan dan penyimpangan dalam penyaluran bantuan.

Dirinya menambahkan, agar bantuan yang disalurkan kepada masyarakat dan tenaga kesehatan tidak tersendat, salah sasaran, pihaknya mendirikan Posko Pemantauan Jaring Pengaman Sosial dan Pengadaan Alkes Covid-19 di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Serahkan Bantuan ke PW Muhammadiyah, Kapoldasu: Saya Sangat Bahagia
• Hewan Ini Bantu Dorong Kursi Roda Anak Laki-laki Berkebutuhan Khusus

Diharapkan, masyarakat yang mendapat perlakuan tidak adil dalam hal bantuan sosial atau penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS), untuk melaporkan ke posko pemantauan.

Diketahui pemerintah telah melakukan penambahan anggaran penanganan Covid-19 sebesar 405 triliun. Namun pada pelaksanaannya, penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19, tidak terlepas dari masalah. Masyarakat Yang Terdampak Covid19.

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.