Aktivis Papua Serukan Sikap Tertib dan Profesional dalam Proses Seleksi Sekda Papua Pegunungan
digtara.com - PAPUA PEGUNUNGAN - Tokoh muda dan aktivis sosial asal Papua, Elius Pase, menyerukan kepada seluruh pihak di Provinsi Papua Pegunungan untuk menghormati proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini tengah berlangsung. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap tahapan seleksi agar tidak menimbulkan kegaduhan sosial maupun kecurigaan publik terhadap mekanisme yang sedang dijalankan.Dalam keterangannya kepada media, Elius menyoroti adanya indikasi manuver politik dan upaya lobi kepada Menteri Dalam Negeri yang dinilai dapat mengganggu independensi proses seleksi. Menurutnya, tindakan semacam itu tidak hanya mencederai prinsip transparansi dan objektivitas, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Baca Juga:
Ia menambahkan, pejabat publik seharusnya menunjukkan sikap santun dan menghargai prosedur yang berlaku, bukan justru melakukan langkah-langkah yang dapat menimbulkan kesan adanya intervensi politik. Elius menilai bahwa sikap arogan dan ambisi pribadi dalam perebutan jabatan publik dapat memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat Papua Pegunungan.
Lebih jauh, Elius mengingatkan agar kepentingan jabatan tidak mengorbankan aspirasi dan kesejahteraan masyarakat, terutama anak negeri Papua Pegunungan. Ia menyoroti masih adanya beberapa kabupaten yang belum melantik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) jalur Otonomi Khusus (Otsus), dan menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak seharusnya dijadikan alat politik dalam perebutan posisi Sekda.
Elius juga mengingatkan bahwa segala bentuk manuver politik yang berlebihan dapat menimbulkan potensi konflik sosial. Karena itu, ia mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga suasana kondusif, serta menghormati kerja panitia seleksi hingga hasil resmi diumumkan.
Sebagai penutup, Elius berharap Menteri Dalam Negeri tetap bersikap netral dan tidak menanggapi berbagai upaya lobi yang muncul sebelum hasil seleksi diumumkan secara resmi. Ia menegaskan bahwa hanya dengan proses yang adil, terbuka, dan sesuai prosedur, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Papua Pegunungan dapat terus terjaga.
