Sarif Kakung Minta Penanganan Sampah Dilakukan Secara Masif, Komprehensif, dan Kolaboratif

digtara.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah meminta penanganan sampah di Jawa Tengah harus terus dilakukan secara masif, komprehensif, dan kolaboratif dari hulu sampai hilir.Menurut Sarif, persoalan sampah tidak bisa dilakukan setengah-setengah.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah Ajak Masyarakat Kembangkan Perikanan Budidaya
• 886 Desa Wisata di Jateng, Sarif Kakung Dorong Adanya Pemetaan Produk dan Menu Desa Wisata
• Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah Minta Kader IPNU-IPPNU Jaga Nilai Persatuan dan Kebangsaan

"Semua harus melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan masif, sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan," ungkap Sarif, Rabu (28/01/2026).

Kakung, sapaan akrab Sarif menyatakan, sampah berbeda dengan program lain, karena tidak boleh berhenti meski hanya satu hari.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah Ajak Masyarakat Kembangkan Perikanan Budidaya

"Sehari saja berhenti, bisa ribuan bahkan ratusan ribu ton sampah akan menumpuk, utamanya di kota-kota besar," sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Kakung menambahkan, jika tidak ditangani dengan sistem yang jelas, sampah akan berakhir di ruang publik dan menimbulkan persoalan lingkungan hingga kesehatan.

"Karena sekarang Pemerintah Daerah juga sudah dilarang mengandalkan pola _open dumpung_. Yang melanggarnya bisa kena sanksi pidana," katanya.

Meski demikian, Kakung tak menampik banyak Pemda yang memiliki kendala dalam penanganan sampah ini.

Mulai dari peralatan yang mulai usang, keterbatasan armada angkut, hingga biaya operasional yang cukup besar.

"Tapi ini tentu bisa diselesaikan dengan berbagai inovasi yang juga harus disiapkan oleh Pemda itu sendiri," terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Baca Juga:

• 886 Desa Wisata di Jateng, Sarif Kakung Dorong Adanya Pemetaan Produk dan Menu Desa Wisata

Kakung pun mendorong Pemda untuk membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta. Misalnya menciptakan _Refuse Deribed Fuel_ (RDF).

"Karena tujuan yang utama adalah daerah ini bisa bersih dari sampah," tegasnya.

Selain itu, Kakung juga mendorong pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan sistem insentif dan disinsentif.

"Wilayah yang berhasil mengelola sampah secara mendiri harus diberi penghargaan. Sementara yang abai harus menerima misalnya pengurangan bantuan," tegasnya. (San).