Firli Jawab Tuduhan 75 Pegawai KPK, Opini Hingga Fitnah

digtara.com - Ketua KPK Firli Bahuri menyesalkan sikap 75 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Bahkan ada yang menuding dia sengaja menyingkirkan mereka melalui TWK.

Baca Juga:

• Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah Dukung Penuh Langkah PBNU dalam Merespon Pemberitaan Trans7 yang Dinilai Mencoreng Martabat Pesantren
• Ribut Pasca Mabuk Miras, Sejumlah Pemuda di Kupang Diamankan Polisi
• Tersangka Pembuang Bayi di Kupang Dilimpahkan ke Kejaksaan

“Kenapa yang 75 pegawai tak lulus TWK ini membangun opini, fitnah. Coba tanya ke yang 1.274 pegawai yang lulus TWK itu,” kata Firli dalam program Blak-blakan yang tayang di detikcom, Senin (21/6/2021).

Menurut dia, lulus-tidaknya pegawai dalam TWK, yang menentukan adalah pegawai yang mengikuti tes itu sendiri, bukan orang lain.

“Lulus-tidak lulus, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, Anda (sendiri) yang menentukan bukan orang lain. Jadi salah besar kalau Anda tidak lulus tapi mau fitnah orang,” tegasnya.

Pimpinan KPK, termasuk dirinya sebagai ketua, Firli melanjutkan, tidak mungkin meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatur seorang pegawai lulus dan lainnya tidak.

“Tidak mungkin. Tidak ada ruang bagi pimpinan KPK untuk meminta BKN mengatur lulus-tidaknya pegawai KPK dalam TWK. Itu fitnah, karena ruangnya tidak ada,” tegasnya.

Indeks moderasi bernegara dari sekian banyak materi tes, dia melanjutkan, hanya mengungkap pernyataan dan pertanyaan. Semua pegawai KPK berhak menjawab. Mereka boleh berdebat dengan para penguji.

Dia juga menepis pengakuan penyidik senior KPK Novel Baswedan bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Firli untuk menanyakan soal rencana TWK. Tapi tidak tahu bila Novel berkomunikasi dengan pimpinan yang lain.

Pimpinan KPK, menurut Firli, meyakini bahwa TWK sebetulnya tidak begitu sulit karena yang ditanya adalah tentang pribadi. Bagaimana sikap seseorang menyikapi suatu pertanyaan atau pernyataan terkait integritas kebangsaan, setia kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah.

Secara pribadi, dia berkeyakinan semua pegawai KPK dijamin netralitas dalam menjalankan tugas. Juga dia tidak meragukan bahwa mereka tidak terlibat dengan aktivitas terlarang organisasi terlarang dan bebas dari paham radikalisme.

“Tapi itu baru keyakinan saya. Jangankan Anda yang bukan saudara saya, anak dan istri pun saya tidak tahu apakah (dalam hati dan pikirannya) terlibat atau tidak. Nggak ada yang jamin,” ucapnya.

Berdasarkan informasi dari BKN dan para asesor, yang digali dari TWK ada tiga hal. Pertama soal integritas kebangsaan dalam wujud kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah.

Kedua adalah Netralitas seperti apakah memiliki kepribadian atau sikap netral tidak terpengaruh oleh oleh sesuatu kekuatan, tidak terpengaruh oleh suatu kelompok.

Ketiga, apakah peserta tes bebas dari organisasi terlarang baik itu pemerintah atau pun undang undang atau bebas dari radikalisme.

“Menurut penjelasan BKN terkait TWK yang diungkap dan yang ingin ketahui jadi jauh berbeda dengan yang disampaikan. Kami sudah mengungkap kasus korupsi sekian, ‘Yes’, kita punya kompetensi seperti itu. Tetapi terkait dengan yang tadi itu tentu ada syarat dan kriteria dan mekanisme,” ungkap Firli.