Wujudkan Pilkada Berkualitas, Sabrina: ASN Jaga Netralitas dan Disiplin Prokes Covid-19

  • Whatsapp
Wujudkan Pilkada Berkualitas, Ketua Desk Pilkada Sumut: ASN Jaga Netralitas dan Disiplin Prokes Covid-19
Ketua Desk Pilkada Sumut yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina saat menjadi narasumber kegiatan sosialisasi Pilkada serentak di Hotel Grand Singgie, Tanjung Balai, Rabu (11/11/2020). (istimewa)

digtara.com – Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina mengimbau aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga netralitas dan disiplin protokol kesehatan. Wujudkan Pilkada Berkualitas, Sabrina: ASN Jaga Netralitas dan Disiplin Prokes Covid-19

Hal ini penting untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan menjaga keutuhan ASN. Hal tersebut disampaikan Ketua Desk Pilkada Sumut yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina saat menjadi narasumber kegiatan sosialisasi Pilkada serentak di Hotel Grand Singgie, Tanjung Balai, Rabu (11/11/2020).

“Pelaksanaan Pilkada selama ini, kita tahu ASN kerap jadi perhatian karena bisa mempengaruhi pilihan seseorang kepada calon kepala daerah,” kata Sabrina.

Muat Lebih

Netralitas, kata Sabrina, berarti tidak menjadi tim sukses pasangan calon kepala daerah (KDH) dan wakil KDH. ASN juga tidak boleh memihak dan menunjukkan dukungan terhadap pasangan KDH dan Wakil KDH.

Tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik pasangan calon, serta tidak menggunakan fasilitas negara dan kewenangan dari jabatan untuk kepentingan pasangan calon.

Selain itu, contoh nyata hal yang tidak boleh dilakukan ASN untuk menjaga netralitas adalah tidak memposting dukungan kepada calon KDH dan Wakil KDH.

“Jangan ikut memposting seseorang yang kita simpati. Simpatinya simpanlah, tidak boleh menyebarluaskan semacam bentuk dukungan kepada salah satu calon,” ujar Sabrina.

Netralitas dilakukan agar kekompakan dan keutuhan ASN tetap terjaga, mencegah ASN dan birokrasi menjadi sasaran tarik menarik pasangan calon, mencegah penggunaan birokrasi pemerintah sebagai alat politik, serta agar ASN dan birokrasi pemerintah berdiri di atas semua golongan dan kelompok.

Saat ini, katanya, sudah ada 131 rekomendasi hukuman Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait netralitas ASN di seluruh Indonesia.

Hukuman terbagi 4 di antaranya hukuman disiplin ringan, sedang, sanksi moral/pernyataan terbuka, dan sanksi moral/pernyataan tertutup. Pemberian sanksi tergantung beratnya pelanggaran yang dilakukan ASN.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

3 Komentar