Musa Rajekshah Minta Calon Kepala Daerah Bersaing Sehat di Pilkada Serentak 2020

digtara.com – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah (Ijek) meminta seluruh calon kepala daerah yang ikut berkompetisi di Pilkada serentak 2020 untuk bersaing secara sehat. Di Sumatera Utara sendiri ada 23 daerah kabupaten/kota yang mengelar pilkada bersamaan dengan Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Bersaing secara sehat dan jujur di setiap tahapan. Khususnya saat ini sudah memasuki kampanye, taati protokol kesehatan karena Pilkada saat ini berlangsung di masa pandemi. Kemudian, tentunya tidak melakukan praktik-praktik melanggar hukum seperti korupsi dan politik uang,” ujar Ijek, Kamis (1/10/2020).

BACA JUGA: Dipasang di Masjid, Alat Peraga Kampanye Akhyar-Salman Ditertibkan Bawaslu

Pemprov Sumut, lanjut Wagub, tentunya senantiasa menjalin sinergi dengan KPK dan penyelenggara Pemilu untuk mengawal Pilkada agar terlaksana dengan baik. “Sebanyak 10 pejabat Pemprov Sumut telah dikukuhkan menjadi Pjs Walikota/Bupati, diharapkan membantu menjaga netralitas dan kesuksesan pilkada di daeah,” katanya.

Wagub berharap agar masyarakat memanfaatkan dan menggunakan hak pilih dengan bijak. Tidak hanya penyelenggara Pemilu dan para calon kepala daerah, masyarakat juga diharapkan memperhatikan protokol kesehatan saat mengikuti proses pencoblosan.

BACA JUGA: Kampanye Langgar Protokol Kesehatan, Bawaslu: Kita Kumpulkan Laporannya

“Pada intinya, kita berharap Pilkada terselenggara dengan sukses tanpa memperburuk kondisi pandemi saat ini. Untuk itu, mari bersama kerja sama saling sinergi menyukseskan Pilkada dengan protokol kesehatan ketat dan bersaing sehat dan jujur,” ujar Wagub yang didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Hendra Dermawan Siregar, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Sumut Harvina Zuhra dan Sekretaris Inspektorat Sumut Erwin Hidayah Hasibuan.

Potensi Penyelewengan…

POTENSI PENYELEWENGAN

Sebelumnya, Kepala Satgas Korwil I KPK Maruli Tua Manurung yang turut bergabung melalui video konferensi juga menekankan agar para calon yang mengikuti Pilkada Tahun 2020 bersaing dengan benar. Potensi-potensi penyelewengan bansos Covid-19 untuk Pilkada menjadi salah satu fokus perhatian dan pengawasan KPK.

“Tentunya kita bersama Pemprov Sumut bersinergi. Potensi-potensi baik itu penyalahgunaan kewenangan, korupsi, politik uang diharapkan dipantau bersama. Untuk lingkungan ASN bisa dengan memaksimalkan pengawasan inspektorat, serta Pjs yang ditugaskan membantu pengawasan dan netralitas,” terang Maruli.

BACA JUGA: Libatkan Mantan Napi Protap Dalam Tim Pemenangan, Pasangan Akhyar-Salman Dinilai Tak Berikan Contoh Baik

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan menyampaikan sejauh ini belum ada laporan yang diterima dari masyarakat terkait politik uang di masa kampanye. Namun demikian, pemantuan terus ditingkatkan khususnya 13 kabupaten/kota petahana atau kabupaten/kota lainnya dimana calon yang maju memiliki ikatan kerabat dengan kepala daerah sebelumnya.

“Praktik politik uang yang sekarang kita antisipasi itu ialah e-money atau uang virtual. Cukup sulit melacaknnya. Namun kami ingatkan kepada seluruh masyarakat, jika terbukti ada praktik politik uang, pemberi dan penerima bisa dikenakan sanksi minimal hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp1 miliar,” tutur Syafrida.

[AS]

https://www.youtube.com/watch?v=eAv8muTsh3Y

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel YoutubeDigtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.