Ratusan Anggota Polresta Kupang Kota Amankan Tahapan Pilkada Kota Kupang Tahun 2024

digtara.com - Polresta Kupang Kota menyiapkan ratusan personel untuk mengamankan tahapan Pilkada walikota dan wakil walikota Kupang tahun 2024.
Baca Juga:
Rangkaian pengamanan telah dimulai sejak masa pendaftaran pada Agustus 2024 lalu hingga proses tahapan selanjutnya. Personel yang dilibatkan sebanyak 675 personel Polri.
Ada juga personel Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Satuan Brimob Polda NTT dan Direktorat Samapta Polda NTT.
Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol. Aldinan R.J.H Manurung saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi (Rakor) penyusunan dan penetapan jadwal kampanye di Hotel Harper akhir pekan lalu menyebutkan kalau pihaknya siap mengamankan Pilkada serentak tahun 2024.
"Kami telah menyiapkan personel pengamanan untuk Pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024 mendatang," ungkap Kapolresta Kupang Kota.
Sebanyak 187 personel Polresta Kupang Kota dibantu 1.024 Linmas, akan fokus khusus untuk hari pencoblosan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta Walikota dan Wakil Wali Kota Kupang.
Polisi juga telah melakukan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan, dan akan diberikan pengamanan ekstra ketat.
"Pengamanan di 552 TPS yang tersebar di 6 kecamatan dan 51 kelurahan di Kota Kupang melibatkan juga anggota Linmas, dan untuk kategori rawan akan dilakukan pengamanan lebih ketat dari TPS lainnya, yaitu 1 TPS dijaga oleh 1 anggota Polri dibantu 2 orang Linmas," jelas Kombes Aldinan Manurung.
Patroli gabungan juga dilakukan dan posko pengamanan didirikan untuk menjaga ketertiban di lokasi-lokasi penting.
"Posko pemantau bersifat patroli, untuk penempatan anggota lebih diutamakan di kantor KPU Kota Kupang, kantor Bawaslu Kota Kupang, dan gudang logistik Pilkada. Mereka akan secara bergiliran melaksanakan patroli dan penjagaan disana, dan bergabung dengan teman-teman dari KPU dan Bawaslu," kata Kapolresta lagi.
Harapannya pengamanan ini dilakukan untuk memastikan proses demokrasi berjalan aman dan damai, tanpa hambatan, intervensi, atau konflik.

Saipullah-Atika Menang Pilkada Madina usai MK Tolak Gugatan Harun-Ichwan

33 Kepala Daerah Terpilih di Sumut Akan Dilantik 20 Februari 2025, Ini Daftarnya

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Binjai, Begini Kata Amir-Jiji

MK Tolak Gugatan Edy-Hasan, Bobby Nasution Resmi Jadi Gubernur Sumut

Meski Tanpa Sengketa, Kepala Daerah Terplilih Batal Dilantik 6 Februari 2025
