Kejari Keluarkan Sprindik Terkait Dugaan Korupsi Kadis Kesehatan Padangsidimpuan

digtara.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan meningkatkan status pemeriksaan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan ke tingkat penyidikan pada tiga perkara, Rabu (05/12/2021).

Baca Juga:

• Kantor Kontraktor di Padangsidimpuan Disegel KPK, Terkait Proyek Provinsi?
• Pak Kejati, Ada Proyek Irigasi Rp.2,3 Miliar di Sidimpuan Gagal, Biaya Perencanaan dan Pengawasan Ratusan Juta
• Kasi Keuangan Polres Padangsidimpuan Dipecat, Ini Kasusnya!

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padangsidimpuan, Hendry Silitonga, didampingi Kasi Pidsus Yuni Hariaman, SH, Kasi BB, Irvino Rangkuti, SH dalam konfrensi pers di aula Kejari Padangsidimpuan mengungkapkan sudah mengeluarkan sprindik dengan nomor surat perintah penyidikan : PRINT-07/L.2.15/Fd.1/12/2021.

Sedangkan kasus dengan dugaan korupsi yang diduga melibatkan Kadis Kesehatan tersebut yakni, pada anggaran monitoring covi-19 TA.2020, Dana BTT dan pengalihan asset mobil penyuluhan dinas kesehatan jenis hilux 4×4.

“Menindaklanjuti Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Asisten Tindak Pidana Khusus Nomor: B-7073/L.2.5/ Fd.1/12/2021 dimana hari ini kita keluarkan surat perintah penyidikan Kepada Kadis Kesehatan, setelah sebelumnya kita sudah mintai keterangan 25 orang dari dinas kesehatan atas tiga kasus tersebut” Kata Hendry Silitonga.

Lebih jauh, Kajari Padangsidimpuan menyebutkan, untuk kerugian negara menunggu perhitungan BPKP.

“Untuk besaran kerugian negara nanti kita tunggu perhitungan BPKP dan kita juga akan memanggil saksi lain” Kata Hendry Silitonga.

Sedangkan untuk alat bukti, tim penyelidik berkesimpulan bahwa telah memperoleh dua alat bukti permulaan yang cukup telah terjadinya Dugaan Peristiwa Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk Kegiatan Operasional Monitoring Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan TA. 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 Undang-udanag Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-udanag Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga kasus ini ditingkatkan ke Tahap Penyidikan, dan kami telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Umum) Nomor : PRINT – 01/L.2.15/Fd.1/01/2022 tertanggal hari ini 05 Januari 2022.Dan segera setelah ini kami akan memanggil kembali pihak-pihak terkait untuk diperika.