Pemerintah Tak Mau Tunda Lagi Pilkada Serentak 2020, Ini Alasannya

digtara.com – Pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) melaporkan hingga 16 September 2020, realisasi anggaran kesehatan dalam PEN baru mencapai Rp 18,45 triliun. Nilai itu setara 21,1 persen dari pagu awal Rp 87,55 triliun. Pemerintah Tak Mau Tunda Lagi Pilkada Serentak 2020, Ini Alasannya

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Sekretaris Eksekutif KPCPEN Raden Pardede mengungkapkan, realisasi ini juga melihat pada sistem penyaluran sejumlah stimulus. Dimana ada yang dilakukan per 3 bulan, sehingga serapannya tidak bisa diupdate secara serta merta tiap bulannya.

“Jadi Berdasarkan data-data tersebut kemudian ternyata Kementerian Kesehatan akan mengucurkan nanti anggaran kesehatan ini lebih cepat lagi di bulan Oktober, kemudian Bulan Desember dalam jumlah yang besar sekali,” kata dia dalam diskusi virtual Arah Kebijakan Pemerintah: Keseimbangan Antara Kesehatan Dan Ekonomi.

Raden juga menyinggung soal realisasi anggaran untuk Pilkada serentak 2020. Dimana diperlukan diperlukan fasilitas penanganan covid-19 yang memadai sesuai status daerah pemilihan.

“Jadi meskipun memang sekarang masih Rp 18,45 triliun, akan terjadi percepatan termasuk juga anggaran yang disediakan di dalam rangka menyambut Pilkada. Dan daerah-daerah yang terkena cukup signifikan yang kita sebutkan zona merah. Jadi perkiraan sekarang ini penyerapan anggaran kesehatan itu mencapai 96 persen. Jadi hampir Rp 84 triliun,” ujarnya.

Penanganan ini akan diprioritaskan untuk daerah yang paling tinggi mencatat kasus covid-19. Juga akan ditambahkan dana untuk memitigasi kemungkinan permasalahan yang muncul saat Pilkada berlangsung.

“Ada beberapa daerah yang mengalami tekanan yang sangat besar sekali, tingkat infeksi cukup tinggi, ini akan dilakukan prioritas. Di samping tadi juga akan ada tambahan dana untuk memitigasi kemungkinan-kemungkinan problem pada saat Pilkada nanti,” jelas Raden.

Dalam kesempatan yang sama, Jubir Satgas Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menyampaikan agar dalam kontestasi Pilkada ini menjadi momentum harmonisasi dari kebijakan kesehatan dan ekonomi.

“Kalau konteksnya Pilkada, kita harus pastikan bahwa mereka ber-exercise dalam politik ini membuktikan bahwa mereka dapat mengendalikan 2 hal yang penting ini,” kata dia.

Sebab, Wiku masih melihat kedua sektor ini berjalan sendiri-sendiri. Sehingga harus terus dicari jembatan antar keduanya agar dapat berjalan seiring seperti dikutip dari Liputan6.com.

Pengusaha Logistik Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda