Pak Kejati, Ada Proyek Irigasi Rp.2,3 Miliar di Sidimpuan Gagal, Biaya Perencanaan dan Pengawasan Ratusan Juta
Akibatnya 400 hektar lebih pertanian warga kekurangan air untuk mengaliri persawahan, malah proyek provinsi senilai Rp.2,3 Miliar yang ditangani Dinas PUPR Provinsi yang berkantor di Jalan Merdeka Padangsidimpuan bukannya menjadi solusi tetapi proyeknya sama sekali tak berguna.
Sebagaimana diketahui, proyek dimulai tahun 2024 namun hingga 2025 yang ada hanya sisa-sisa proyek yang ditinggalkan begitu saja. Harapan petani dan wargapun sirna tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengadu kepada tuhan akibat hal tersebut.
Yang lebih mencengangkan, ternyata proyek gagal ini memiliki nilai belanja jasa perencanaan mencapai Rp.100 Juta dan Pengawasan Rp.60 Juta sebagaimana terdaftar di RUP-LKPP Nasional 2024.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pusat Analisi Layanan Dasar, Subanta Rampang Ayu kepada media menilai proyek tersebut harus diusut penyebab gagalnya .
"Air itu termasuk kebutuhan dasar, jadi jangan main-main dengan itu harus diusut itu kenapa gagal. Jangan main-main dengan petani dan pertanian, warga menggantungkan hidup dan menyekolahkan anak dari situ. Liat sekarang banyak persawahan dibiarkan. Negara agraria proyeknya seperti ini..ada ada aja PUPR" Kata Subanta sembari menggelengkan kepala.
Biaya perencanaan dan pengawasan.
"Kan ada itu biaya perencanaan dan pengawasan. Harus diaudit itu kemana uangnya dan kesalahan perencanaannya karena apa. Itu uang rakyat lho bukan uang pribadi.. Ada konsekwensinya main-main dengan nasib petani dan negara. Kita harap penegak hukum turun melihat ini. Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri" Jelasnya.
Sementara itu Kepala UPTD PUPR Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara Daskur Hasibuan saat dikonfirmasi tidak menggubris sama sekali (enteng).
Baca Juga:
Warga Protes, Pemko Sidimpuan Tak Gelar Perayaan Pawai 17 Agustus
Ririn Yunika Raih Penghargaan Best Model Of the Year di Asean Fashion Festival 2025
Hargai Hak Prerogatif Kepala Daerah, Gerindra Sidimpuan Tak Ingin Pergantian Jabatan Karena Tekanan
Kantor Kontraktor di Padangsidimpuan Disegel KPK, Terkait Proyek Provinsi?
Kasi Keuangan Polres Padangsidimpuan Dipecat, Ini Kasusnya!