Korban Bom Sibolga Terima Bantuan Dari Gubernur Sumut
digtara.com | SIBOLGA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga, menyaurkan bantuan kepada sebanyak 303 kepala keluarga yang terdampak ledakan bom terduga teroris di Jalan Cenderawasih, Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga pada 12 Maret 2019 lalu.
Baca Juga:
Penyaluran bantuan yang bersumber dari Gubernur Sumatera Utara itu, diserahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Sibolga, Juangon Daulay, di Gedung Serba Guna, Jalan Ahmad Yani, Kota Sibolga, Rabu (10/7/2019).
Juangon Daulay, kepada digtara.com mengatakan, bantuan yang diberikan kepada para korban bom itu, di bagi menjadi dua bagian, yakni bantuan meubeler dan uang rehab rumah (stimulan).
“Bantuan akan kita salurkan sampai hari jumat mendatang, bantuan yang diberikan berupa meubeler perlengkapan rumah tangga, yang bantuannya bersumber dari BPBD Provinsi Sumut atas permohonan BPBD Kota sibolga, sedangkan untuk bantuan stimulan dana bersumber dari bantuan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi,†ungkapnya.
Kemudian tambah Juangon Daulay, untuk penerima uang stimulan, diberikan kepada 121 orang yang merupakan pemilik rumah yang terdampak bom.
“Uang stimulan besarannya Rp 3 Juta per orang, diperuntukkan untuk perbaikan rumah yang terkena dampak bom, diluar dari bantuan yang diberikan Presiden Jokowi. Dan bantuan uang stimulan langsung ditransfer melalui rekening Bank Sumut yang telah dimulai sejak kemarin (selasa-red),†ujar Juangon.
Sementara Diana Pohan salah seorang penerima bantuan mengucapkan terima kasih kepada BPBD Sibolga yang telah menyalurkan bantuan dari Gubernur Sumatera Utara.
“Sangat berterima kasih, Bantuan yang diberikan akan kami manfaatkan, dan pastinya yang diberikan ini sangat berguna,†pungkas Diana.
Persoalan bantuan dari Gubernur Sumatera Utara ini sendiri sempat memicu konflik antara masyarakat dan Pemerintah Kota Sibolga. Hal itu muncul lantaran bantuan yang dijanjikan langung oleh Gubernur Edy Rahmayadi saat meninjau lokasi terdampak bom, tak kunjung terealisasi.
Konflik itu bahkan sampai ke DPRD Kota Sibolga, yang akhirnya meminta agar Pemerintah Daerah Kota Sibolga, berkodinasi untuk percepatan pencairan bantuan tersebut.
[AS]