Militer Myanmar Bunuh 510 Warga Sipil Pasca-Kudeta

digtara.com  – Sedikitnya 510 warga sipil tewas selama aksi unjuk rasa untuk melawan kudeta militer di Myanmar dalam dua bulan terakhir.

Baca Juga:

• Diimingi Gaji Besar, 141 Korban TPPO Asal Sumut Dipulangkan dari Myanmar
• Cek Ranking FIFA Timnas Indonesia Usai Kalahkan Myanmar di Piala AFF 2024
• Hasil Piala AFF 2024 Myanmar vs Timnas Indonesia: Menang, Garuda Masih di Bawah Vietnam

Kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengungkap data itu setelah 14 orang terbunuh pada Senin (29/3/2021).

Delapan orang tewas berada di distrik Dagon Selatan, Yangon setelah pasukan menembakkan senjata kaliber yang jauh lebih berat dari biasanya untuk membersihkan barikade kantong pasir. Enam lainnya tewas dalam aksi di tempat berbeda.

Televisi pemerintah menyebut penembakan dilakukan untuk membubarkan kerumunan “teroris” yang menghancurkan trotoar dan menyebabkan satu orang terluka.

Dalam taktik baru, pengunjuk rasa berusaha untuk meningkatkan kampanye pembangkangan sipil pada Selasa dengan meminta penduduk membuang sampah ke jalan-jalan di persimpangan jalan utama.

“Aksi mogok sampah ini adalah aksi menentang junta,” demikian tertulis pada sebuah poster di media sosial.

Salah satu kelompok utama di balik protes,Komite Pemogokan Umum Nasional, dalam surat terbuka di Facebook meminta pasukanetnis bersenjata agar membantu mereka yang menentang kudeta.

“Organisasi etnis bersenjata perlu secarakolektif melindungi rakyat,” kata kelompok itu.

Pada akhir pekan ini,  terjadi bentrokan besar di dekat perbatasan Thailand antara tentara Myanmar dengan milisi dari pasukan etnis minoritas tertua Myanmar, Persatuan Nasional Karen (KNU).

KNU kemudian menyerbu pos militer Myanmar,mengakibatkan 10 orang tewas. Kemudian, militer membom wilayah KNU. Akibatinsiden itu sekitar 3.000 penduduk desa melarikan diri ke Thailand.

Kelompok aktivis menyebut 2,000 pengungsi dipaksa kembali ke Myanmar.

“Tindakan Thailand yang tidak berperasaandan ilegal harus dihentikan sekarang,” tulis Sunai Phasuk, peneliti seniordi Thailand untuk Human Rights Watch, di Twitter.

Namun pihak berwenang Thailand membantahpernyataan tersebut. Menurut salah seorang pejabat Thailandmengatakan itu adalah kebijakan pemerintah militer untuk memblokir perbatasandan menolak akses bantuan.

Sebelumnya, Perdana Menteri Thailand PrayuthChan-ocha mengatakan akan memperhatikan HAM soal eksodus warga Myanmar, danmenepis tuduhan Thailand mendukung junta.