Investigasi ICW: Bangunan Sekolah Kokoh Dirobohkan Demi Mendapat DAK Rp34 M di Taput

digtara.com – Lebih dari 50 unit bangunan sekolah dari mulai tingkat TK hingga SMP di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), dirobohkan untuk dibangun kembali dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp34 miliar. Nomenklatur penggunaan anggaran disebut dengan rehabilitasi ruangan dengan tingkat kerusakan minimal sedang.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Menyikapi penggunaan anggaran ini, investigator Indonesian Corruption Watch Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Murhasir Manalu menyayangkan alokasi penggunaan anggaran tersebut oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan RI.

“Puluhan bangunan yang masih sangat layak terpaksa dirobohkan hanya untuk menyerap anggaran DAK senilai Rp34 miliar. Ini sama saja buang-buang anggaran,” ujar Murhasir, Jumat (24/9/2021).

Bangunan-bangunan yang dirobohkan, ungkap Murhasir, didominasi oleh bangunan yang dinilai masih sangat layak dari sisi kondisi kekokohan bangunan. Hal itu ia simpulkan setelah melakukan investigasi dengan menyambangi satu per satu sekolah penerima dana dimaksud.

“Lihat saja di lokasi SMPN 2 Tarutung, SMPN 3 Tarutung, dan lainnya di 15 kecamatan se Taput. Kita miris, saat bangunan yang masih sangat kokoh dihancurkan. Sementara masih sangat banyak bangunan sekolah lainnya yang terancam roboh dan lebih membutuhkan anggaran ini,” terangnya.

Salah Sasaran

Nyaris senada, Fraksi PKB Taput dalam pandangannya di tengah Rapat Paripurna P-APBD Taput 2021 juga menyinggung kegiatan rehabilitas bangunan sekolah dimaksud yang dinilai salah penempatan.

“Kami kurang memahami, di mana kesalahan penempatan program tersebut,” ungkapnya.

Padahal, menurut pandangan fraksinya yang dibacakan Ketua F-PKB, Novada Sitompul, pihaknya mengaku prihatin melihat kondisi ruang belajar di wilayah Pahae yang tidak layak pakai, dengan kondisi asbes bocor, hingga dinding bangunan yang terancam roboh.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Taput, Bontor Hutasoit yang dikonfirmasi terkait hal ini membenarkan jika ada sejumlah 50 unit lebih bangunan yang sedang direhabilitasi menggunakan DAK sebesar Rp34 miliar.

“Semuanya didasarkan pada Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Mereka (sekolah penerima) yang mengusulkannya melalui dapodik di awal tahun. Kita hanya menguatkan,” jelas Bontor.

Persoalan Usulan

Sayangnya, menurut Bontor, tidak semua kepala sekolah yang menyampaikan usulan kebutuhan akan sekolahnya di Dapodik.

Hal tersebut dinilai Bontor disebabkan oleh beragam alasan, mulai ketidakpahaman personal hingga kemungkinan acuh akan kondisi sekolahnya.

Bontor membantah, jika kondisi bangunan sasaran di SMPN2 Tarutung, sama seperti bangunan sekolah penerima lainnya.

“Berbagai variasi kondisi bangunan. Ada juga sekolah di Lumban Garaga Simangumban (salah satu sekolah sasaran) yang kerusakan bangunannya sudah parah,” sebutnya.

Meski demikian, dia berharap agar setiap kepala sekolah pro aktif melaporkan kondisi sekolahnya melalui dapodik.

“Jika kondisi ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk oknum kepala sekolahnya, sepertinya belum. Barangkali ini sebagai salah satu parameter saja, akan tetapi banyak hal lainnya yang harus dipertimbangkan,” pungkasnya.

Penulis: Tulus Sibuea

Berita ini kiriman dari pembaca. Isi dan tanggungjawab hukum dipertanggungjawabkan penulis.

Bagi pembaca yang ingin mengirim tulisan silahkan kirim ke email beritadigtara@gmail.com.