Masyarakat Jangan Tanggapi PPN Sembako, Robi: Pemerintah Tidak Mungkin Zalim

digtara.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, meminta masyarakat untuk tidak menanggapi isu pemerintah yang akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dan sekolah. Jangan Tanggapi PPN Sembako

Baca Juga:

• Kemenag Kota Semarang Gandeng Rumah Zakat Jateng Berikan Paket Sembako untuk Guru LPQ
• Satgas Yonif 126/Kala Cakti Pos Kombut Berbagi Sembako dan Hangatkan Suasana Lewat Makan Bakso Bersama Warga
• Polsek Pantai Baru-Rote Ndao Bantu Lansia Dengan Sembako dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Medan ini, tidak mungkin pemerintah mau berbuat zalim terhadap rakyatnya.

“Kalau masih wacana mana bisa jadi acuan. Masyarakat jangan percaya dan mudah termakan isu,” kata Robi, Senin (14/6/2021).

Baca: PPN untuk Sembako, BEM Nusantara: Tidak Manusiawi!

Menurutnya, Presiden Jokowi sendiri, belum ada memberikan pernyataan soal itu.

“Biasalah, ada yang tidak senang dengan pemerintah, yang belum tentu benar sudah dihembuskan. Jadinya memecah,” jelasnya.

“Masyarakat harus cerdas, jangan ditelan begitu saja. Presiden belum ada bicara soal itu,” ujarnya.

Baca: Soal Pajak Sembako, Rudi Alfahri: Kebijakan yang Menyengsarakan Rakyat

Menurut Robi, pemerintah akan bersikap zalim terhadap rakyatnya jika hal itu diberlakukan. Sebab, dikatakannya, kebijakan menarik PPN sembako adalah kebijaksanaan yang tidak bijak.

“Kita yakin itu tak akan pernah ada. Apalagi di kondisi sekarang ini, pandemi ini,” bebernya.

Diketahui, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membantah telah mengeluarkan informasi soal rencana pemerintah memberlakukan PPN sembako atau jasa pendidikan di Indonesia. DJP menyatakan pemerintah tidak pernah membuat pernyataan terkait hal itu.

“Berkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah,” kata DJP dalam pernyataan resminya, Minggu (13/6/2021).

Meskipun demikian, DJP membenarkan pemerintah sedang menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, termasuk perubahan pengaturan soal PPN. Rencana itu muncul sebagai respons atas ekonomi dalam negeri yang tertekan pandemi korona.

Masyarakat Jangan Tanggapi PPN Sembako, Robi: Pemerintah Tidak Mungkin Zalim