Akhirnya Terungkap! Pemerintahan Prabowo Akui Maung Dibangun dari Mobil Korea

digtara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti Putranto akhirnya membenarkan dugaan yang santer di publik bahwa Maung yang disebut-sebut sebagai mobil buatan lokal itu aslinya berasal dari Korea Selatan.

Baca Juga:

• Kantor LBH Ansor Jawa Tengah Resmi Dilaunching, Siap Membela Rakyat Kecil
• Kunjungi Sekolah Yang Rusak Karena Bencana Alam, Wakapolda NTT Beri Bantuan Pendidikan
• Pemerintah Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari, Horas Bangso Batak Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo

Anto mengungkapkan hal itu pada Rabu (30/10/2024), saat menjelaskan rencana produksi Maung, yang akan digunakan sebagai mobil dinas para menteri dalam Kabinet Merah Putih oleh Pindad.

"Untuk program itu 10.000 unit ke depan. Untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut," kata Putranto setelah menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa Pindad memproduksi Maung di atas sasis mobil Korea Selatan SsangYong dan Mercedes Benz asal Jerman. Dari kedua mobil itu, yang akan dipertahankan adalah kerangka dan mesin.

Meski demikian Anto menegaskan Maung yang dibangun Pindad memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN 70 persen.

"Yang 30 persen itu dari Korea, Mercy (Mercedes-Benz), SsangYong, kerangka dasar, mesin, sama kerangka," jelas Anto.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa anggota kabinet akan menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad (Persero).

Menurut ia, semangat yang ingin digelorakan Presiden Prabowo Subianto adalah Indonesia harus memiliki mobil buatan sendiri.

"Ya jadi dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10).

Sejumlah menteri pun ramai-ramai menyatakan siap jika diperintahkan menggunakan Pindad Maung untuk aktivitas dinas sehari-hari, mulai dari Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, hingga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.