Mencoreng Dunia Pendidikan! Kasus Pungli Guru P3K di Sidimpuan Harus Diusut Tuntas Aktornya Meski SK Keluar

digtara.com – Pemko Padangsidimpuan akhirnya mengeluarkan SK Pengangkatan 130 guru honorer P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) yang diserahkan Wakil Walikota Arwin Siregar, setelah mencuatnya dugaan pemeresan kepada para guru Rp.30 juta/orang, Senin (13/06)2023).

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Terkait hal tersebut, Pemerhati Pendidikan Kota P.Sidimpuan Nasruddin Nasution yang kerap dipanggil Anas menanggapi hal tersebut mengatakan Alhamdulillah, karena apa yang ditunggu-tunggu para tenaga pendidik tersebut segera terwujud.

“Kita bersyukur SK yang ditunggu rekan-rekan guru itu segera keluar atau mereka terima, karena memang itu Hak mereka, jadi untuk apa lagi di perlambat,” ucap Anas.

Lanjutnya, selain itu SK tersebut sangat penting bagi mereka, terutama untuk kejelasan status mereka di sekolah serta yang utama dapat sedikit meningkatkan kesejahteraan mereka atau upah mereka lebih layak serta lebih manusiawi sesuai dengan atribut yang mereka sandang sebagai guru yang bertugas mencerdaskan anak bangsa.

Mengenai terjadinya pungli dan percaloan yang dilakukan oleh oknum di Dinas Pendidikan dan oknum pengurus partai yang menjual nama dan kedekatan dengan Walikota P.Sidimpuan, Anas mengatakan bahwa terbitnya SK tersebut tidak serta merta menghentikan proses hukumnya, karena pelaku calo dan pungli tersebut hanya untuk memperkaya diri sendiri.

“Kalau masalah pungli dan percaloan, itu ranah hukum, walaupun guru-guru P3K itu telah menerima SK pengangkatan, tetapi persoalan pungli dan percaloan pasca terbitnya SK tersebut harus tetap berproses. Jadi kita minta Aparat Penegak Hukum (APH) yang sudah mulai melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap panitia P3K tenaga kependidikan di P.Sidimpuan jangan dihentikan prosesnya. Penanganan kasus pungli dan percaloan terhadap guru P3K ini akan menjadi gambaran kinerja APH di Kota P.Sidimpuan, apa lagi kasus ini sangat mendapat perhatian dari masyarakat,” bebernya.

Sementara itu mantan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota P.Sidimpuan, Drs. Masuddin Lubis yang dihubungi melalu seluler pada Minggu (11/6/2023) terkait akan keluarnya SK guru P3K mengatakan hal yang senada. Ia juga meminta agar APH melanjutkan pemeriksaan dan melakukan penegakan hukum terhadap oknum yang terkait pungli dan menjurus pemerasan kepada peserta yang sudah lulus P3K tersebut.

“Kepada APH yang sudah memulai pemeriksaan kasus ini, tolong jangan berhenti hanya karena sudah terbit SK pengangkatan guru tersebut. Ini harus terbuka dengan jelas, jangan hanya kepada mereka yang di lapangan atau yang disuruh, tetapi harus sampai kepada yang menggerakkan mereka. Kalau kasus ini di diamkan, maka akan jadi preseden buruk atas kinerja APH di kota ini,” tegasnya.

Sejauh ini informasi yang di dapatkan media ini bahwa pihak Kejari P.Sidimpuan telah memanggil beberapa orang panitia P3K untuk menggali keterangan terkait kasus yang mendapat perhatian publik ini. Dari nama yang di panggil belum mengarah kepada pelaku di lapangan begitu juga para calo yang pandai memanfaatkan situasi termasuk oknum yang menjual kedekatan dengan Walikota P.Sidimpuan.