Tangani Dugaan Korupsi Dana Desa, Penyidik Polres TTU Temukan Penyelewengan Ratusan Juta Rupiah

digtara.com -Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Timor Tengah Utara (TTU) tengah menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di Desa Oetulu, Kecamatan Musi, Kabupaten TTU, untuk tahun anggaran 2015 hingga 2020.

Baca Juga:

• Polres TTU Bagi Takjil Kepada Warga dan Organisasi Mahasiswa
• Kepala Desa dan Bendahara Desa di Kabupaten Sabu Raijua Selewengkan Dana Desa
• Dugaan Korupsi Website Desa di Sidimpuan Bagi-Bagi Uang Ke Rekening Pribadi!

Kapolres TTU, AKBP Eliana Papote melalui Humas Polres TTU, Iptu Markus Wilco Mitang menegaskan kalau perkara tersebut saat ini telah memasuki tahap penyidikan.

Dalam tahap penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Desa Oetulu, YT dan Bendahara Desa, VEL yang menjabat pada periode tersebut.

Berdasarkan hasil audit investigasi Inspektorat Kabupaten TTU, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan ADD dan dana desa itu menimbulkan potensi kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai Rp 624.279.192,14.

Baca Juga:

• Polres TTU Bagi Takjil Kepada Warga dan Organisasi Mahasiswa

Audit investigasi juga mencakup sejumlah kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari anggaran desa, di antaranya pembangunan jalan rabat beton, satu unit deuker, rehabilitasi Kantor Desa Oetulu, pembangunan tembok penahan, gedung PAUD, lapangan voli, 13 unit WC, serta 25 unit rumah layak huni.

Penyidik Tipikor Polres TTU menemukan indikasi adanya sejumlah modus operandi dalam pengelolaan dana desa tersebut yaitu pengelolaan kas keuangan desa pada periode 2015 hingga 2020 diketahui dilakukan oleh bendahara desa, sementara kepala desa juga terlibat langsung dalam proses pembelanjaan anggaran.

Dalam praktiknya, terdapat dugaan penggunaan dana desa secara tunai yang tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan peruntukannya sehingga beberapa kegiatan pembangunan tidak dilaksanakan secara optimal sesuai perencanaan.

Pertanggungjawaban keuangan desa diduga dilakukan dengan membuat kwitansi belanja yang mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), namun tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi belanja yang sebenarnya.

Ditemukan indikasi pengurangan volume pekerjaan fisik, pembayaran upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan, serta dugaan pembuatan kwitansi fiktif dalam sejumlah kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik desa pada periode tersebut, beberapa pekerjaan juga diduga dikerjakan secara langsung oleh kepala desa saat itu.

Baca Juga:

• Kepala Desa dan Bendahara Desa di Kabupaten Sabu Raijua Selewengkan Dana Desa

Sejauh ini, penyidik Tipikor Polres TTU telah memeriksa 18 orang saksi serta 1 orang saksi ahli guna memperjelas rangkaian peristiwa dan mekanisme pengelolaan anggaran desa pada periode tersebut.

Penyidik juga telah menyita 46 barang bukti dokumen administrasi Desa Oetulu Tahun Anggaran 2020.

Dokumen yang disita yakni berkas perencanaan kegiatan, pelaksanaan, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang berkaitan dengan pengelolaan ADD dan Dana Desa.

Dalam waktu dekat, penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.