Pemerintah Disarankan Fasilitasi Mudik secara Virtual Bebas Pulsa

digtara.com – Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Nasrullah menyarankan pemerintah bisa memfasilitasi mudik virtual dengan ketentuan bebas pulsa sebagai kompensasi larangan mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini. Pemerintah Disarankan Fasilitasi Mudik secara Virtual Bebas Pulsa

Baca Juga:

• Cilacap Penyumbang PMI Tertinggi Nomor 2 di Indonesia dan Nomor 1 di Jateng, Sarif Kakung Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan
• Biaya Haji 2026 Turun. Singgih Januratmoko: Jamaah Harus Tetap Mendapatkan Fasilitas Terbaik
• IHSG Hari Ini Berpotensi Fluktuatif, Simak Rekomendasi Saham Pilihan Senin 13 Oktober 2025

“Pemerintah dapat bekerja sama dengan para provider layanan telekomunikasi untuk dapat lebih mempermudah akses dengan biaya minimum bahkan akan sangat diapresiasi jika masyarakat bisa mendapatkan bebas biaya pulsa atau bebas biaya kuota,” katanya di Banjarmasin.

Menurut Nasrullah, jika hal itu terealisasi maka momentum Lebaran tidak hanya berisi larangan mudik dari pemerintah, tapi disertai sifat akomodatif pemerintah.

“Jika tak bisa mudik dengan fisik, mudik virtual pun jadi yang dapat mengobati kerinduan masyarakat terhadap sanak saudara dan keluarganya di kampung halaman,” ujar pakar antropologi masyarakat lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.

Nasrullah juga mengharapkan komunikasi yang lebih baik dan humanis dalam kaitan pemerintah memberikan penjelasan bahwa larangan mudik adalah semata-mata ikhtiar untuk menekan penyebaran COVID-19 karena melakukan perjalanan dari satu tempat ke daerah lain yang mungkin berada dalam zona tidak aman akan cenderung meningkatkan peluang penyebaran COVID-19.

Artinya, kata dia, larangan mudik bukan berarti larangan menjalankan tradisi dalam merayakan hari besar suatu keagamaan.

Namun lebih kepada bagaimana masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dalam suasana kebiasaan baru di masa pandemi.

Disiplin terhadap protokol kesehatan, termasuk menghindari kerumunan dalam merayakan suasana Lebaran sudah pasti harus diminimalkan.

“Pemerintah harus jadi role model yang baik kepada masyarakat untuk dapat melakukan silaturahmi dengan sanak saudara secara virtual,” kata dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP ULM itu.

Kemudian pemerintah juga harus menjamin kemudahan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik seperti listrik, air bersih, kebutuhan pokok dan layanan kesehatan.

Hal ini juga selayaknya diikuti dengan kemudahan akses dan fasilitas layanan telekomunikasi yang optimal, baik melalui panggilan telepon, panggilan video berbagai platform media sosial dan layanan lainnya seperti dilansir dari VIVA.

[ya]  Pemerintah Disarankan Fasilitasi Mudik secara Virtual Bebas Pulsa

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube TVDigtara. Jangan lupa, like comment and Subscribe.