Kamis, 16 April 2026

Fraksi PKS DPRD Medan Sampaikan Tolak Kenaikan BBM di Sidang Paripurna

Arie - Kamis, 08 September 2022 09:10 WIB
Fraksi PKS DPRD Medan Sampaikan Tolak Kenaikan BBM di Sidang Paripurna

digtara.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menyuarakan penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. PKS Tolak Kenaikan BBM

Baca Juga:

Kali ini Fraksi PKS DPRD Kota Medan menyampaikan keprihatinan atas kenaikan harga BBM bersubsidi dalam rapat paripurna, yang beragendakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Kamis (8/9/2022).

Juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan Irwansyah, S. Ag, SH menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi di podium rapat paripurna yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman.

Baca: HMI Geruduk Kantor DPRD Sumut Tolak Kenaikan Harga BBM

“Fraksi PKS turut berduka cita atas kenaikan harga BBM. Fraksi PKS dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta Pemerintah membatalkan kenaikan harga tersebut,” tegas Irwansyah diikuti sejumlah anggota Fraksi PKS lainnya dengan membentangkan tulisan “PKS MENOLAK KENAIKAN BBM”, ” BBM NAIK RAKYAT MENJERIT”, “BATALKAN KENAIKAN BBM LAEEE!!!, “.

Disampaikannya, kenaikan harga BBM akan menimbulkan multiflying effect yang dahsyat dengan naiknya harga barang-barang dan tarif transportasi umum.

“Efek dari kenaikan harga BBM akan sangat memberatkan rakyat yang belum pulih dari hempasan pandemi Covid-19. Kami menerima aspirasi dari beberapa elemen masyarakat seperti buruh dan masyarakat miskin kota yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hariannya,” tegas Irwansyah.

Terpisah, Ketua Fraksi PKS Syaiful Ramadhan mengatakan, bahwa aksi PKS sebagai bukti bahwa PKS bersama rakyat.

“Aksi kami ini mungkin tidak bisa mengubah keputusan pemerintah pusat seketika, tapi setidaknya rakyat tau bahwa kami bersama Rakyat,” katanya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Fraksi PKS DPRD Medan Sampaikan Tolak Kenaikan BBM di Sidang Paripurna

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Arie
SHARE:
Tags
PKS
Berita Terkait
Kasus 13 LC di Kabupaten Sikka, LPSK Minta Kapolda NTT Tambahkan UU TPKS

Kasus 13 LC di Kabupaten Sikka, LPSK Minta Kapolda NTT Tambahkan UU TPKS

Ketua DPKS, Dr Drs Budiyanto SH, M.Hum Dinobatkan Sebagai Tokoh Prestasi Indonesia 2026 Bidang Pendidikan

Ketua DPKS, Dr Drs Budiyanto SH, M.Hum Dinobatkan Sebagai Tokoh Prestasi Indonesia 2026 Bidang Pendidikan

Rakerda PKS Tapsel, Freddy Sanda Tegaskan: Melayani adalah DNA PKS

Rakerda PKS Tapsel, Freddy Sanda Tegaskan: Melayani adalah DNA PKS

Guru Diminta Manfaatkan Teknologi Digital untuk Mendukung Pembelajaran

Guru Diminta Manfaatkan Teknologi Digital untuk Mendukung Pembelajaran

Ketua DPKS Dr Budiyanto: Pendidikan Karakter Anak Tanggung Jawab Bersama

Ketua DPKS Dr Budiyanto: Pendidikan Karakter Anak Tanggung Jawab Bersama

Dinilai Berhasil Jalankan Turansi, Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara Kalteng Datangi Dewan Pendidikan Kota Semarang

Dinilai Berhasil Jalankan Turansi, Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara Kalteng Datangi Dewan Pendidikan Kota Semarang

Komentar
Berita Terbaru