DPRD Medan Minta Polisi Bertindak Tegas, Korban Begal Harus Jadi Tanggungjawab Pemerintah

digtara.com – Wakil Ketua Fraksi Gerindra Kota Medan Haris Kelana Damanik ST, mengaku prihatin atas maraknya aksi begal yang terjadi di wilayah hukum Polresta Medan Belawan. Polisi dan Pemko Medan diminta harus respon dan segera mengambil tindakan. Korban Begal Tanggungjawab Pemerintah

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Hal itu disampaikan Haris Kelana Damanik ST, Jumat (22/4/2022) menyikapi beberapa tindak kejahatan aksi begal hingga ada korban meninggal dunia yang terjadi dua pekan terakhir di wilayah Polresta Medan Belawan. Haris mendorong supaya dilakukan tindakan tegas.

Menurut Haris Damanik, tindakan tegas terhadap pelaku harus dilakukan. Hal itu guna memberikan efek jera kepada pelaku dan pelajaran buat semua pihak.

Baca: Kawasan Belawan Jadi Rawan Begal dan Geng Motor, Kapolda Sumut Bilang Begini

Bagi korban begal, Haris berpendapat agar menjadi perhatian pemerintah. Bila, korban itu warga Medan patut menjadi perhatian Pemko Medan.

“Salah satu korban begal saya dengar harus membayar biaya berobat Rp 40 juta di Rumah Sakit Imelda. Ini harus ditangani dan jadi perhatian Pemko Medan,” tutur Haris.

Dikatakan Haris, bukan hanya Pemko, tetapi Polisi juga supaya memberikan perhatian serius. “Biaya berobat korban kiranya ditanggungjawabi dulu oleh Polisi. Selanjutnya bisa diklaim dari pelaku atau bantuan sosial lainnya,” tandasnya.

Menurut Haris, harus ada kepedulian dan tanggungjawab pemerintah kepada yang mendapat musibah.

“Mulai penanganan korban hingga penelusuran dan tindakan tegas kepada pelaku. Kita apresiasi Polisi sudah menangkap pelaku. Tentu terkait kerugian korban, pelaku harus tanggungjawab tanpa mempengaruhi proses hukum yang tegas,” pinta Haris.

Berikutnya, saran Haris untuk ke depan, Polisi dan Pemko Medan dengan melibatkan semua pihak agar melakukan upaya meminimalisir terjadinya aksi kejahatan di wilayah Medan Utara.

“Harus adalah penanganan serius apa yang menjadi penyebab terjadinya aksi kejahatan khususnya di wilayah Medan Utara,” kata Haris.

Diketahui, aksi kejahatan kriminal bahkan tawuran sering terjadi di wilayah hukum Polresta Medan Belawan.

“Persoalan yang sangat mengganggu Kamtibmas tersebut hendaknya ditangani serius. Sehingga tidak menjadi persoalan besar dikemudian hari. Ini masalah serius dan berdampak negatif terhadap semua sektor,” tegas Haris Kelana asal daerah pemilihan Medan Utara itu.

DPRD Medan Minta Polisi Bertindak Tegas, Korban Begal Harus Jadi Tanggungjawab Pemerintah