PPKM Medan Tak Darurat Lagi, Begini Aturannya

Kamis, 22 Juli 2021 12:23
Situasi Kota Medan

digtara.com – Pemerintah Kota Medan sudah mengeluarkan edaran terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun statusnya tak lagi darurat atau level 3 dan 4 seperti pemerintah pusat.

Dalam surat edaran yang beredar, Wali Kota Medan Bobby Nasution menurunkan statusnya menjadi PPKM berbasis Mikro.

Sudar edaran tersebut bernomor 443.2/6269 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan di Kota Medan, tertanggal 21 Juli 2021.

Dalam SE itu terdapat beberapa perbedaan dengan PPKM darurat. Di antaranya dibolehkannya pedagang pasar tradisional membuka gerai hingga pukul 20.00 WIB dengan pembatasan pengunjung sebanyak 50 persen.

Namun cafe dan restoran dan usaha kuliner lainnya belum diperbolehkan menyediakan makan di tempat dan hanya boleh melayani take away.

Berikut isi lengkap Surat Edaran Wali Kota Medan tentang perpanjangan PPKM:

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Utara 188.54/29/INST/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 maka disampaikan kepada Camat dan Lurah Se Kota Medan serta seluruh lapisan masyarakat Kota Medan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai berikut :

1. Camat dan Lurah mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan untuk melaksanakan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukungan pelaksanaan penanganan covid-19 di tingkat kelurahan.

2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/online.

3. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) work from home (wfh) dan 25% (dua puluh lima persen) work from office (wfo) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

4. Pelaksanaan (seratus persen) WFH; kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen.

Laman: 1 2 3

Berita Terkait