Polda NTT Himbau Masyarakat Waspadai TPPO

digtara.com – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus bekerja di luar negeri dengan gaji besar.

Baca Juga:

• 53 Tersangka Kasus TPPO Diproses, Terbanyak dari Kabupaten Malaka
• Tatap Muka dengan Jajaran Polres Sumba Barat Daya, Kapolda NTT Minta Optimalkan Satgas TPPO
• Satu Berkas Kasus TPPO Dilimpahkan Polda NTT ke Kejati NTT

“Kami (Polda NTT) mengimbau seluruh warga di NTT terutama di pedesaan untuk tidak terperdaya dengan iming-iming gaji besar di luar negeri oleh calo, namun tanpa melalui prosedur resmi, saat saudara- saudari kita mau berangkat lewat calo ini, tanpa sadar mereka sudah menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking,” imbau Kapolda NTT Irjen Pol Drs Johni Asadoma, MHum melalui Kabidhumas Kombes Pol Ariasandy, SIK pada Kamis (8/6/2023).

Dijelaskan bahwa, kembali maraknya tindakan kriminal perdagangan orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur, membuat Polda NTT menaruh atensi penuh atas kasus tersebut.

Baca: Kurun Waktu Enam Bulan, Polres Ende Ungkap Tiga Kasus TPPO

Ia pun menambahkan saat ini sudah banyak TKI atau TKW asal NTT yang menjadi korban kekerasan dan menderita trauma secara psikis, terluka fisik, bahkan sampai meninggal dunia.

Provinsi NTT sendiri merupakan daerah penyumbang terbanyak korban TPPO meninggal dunia yang cukup tinggi, hal ini berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( UPT BP2MI ) Kupang, pada tahun 2018 hingga tahun 2022, jumlah korban TPPO yang meninggal dunia sebanyak 74 orang dan di tahun 2023 sebanyak 11 orang.

Kabidhumas mengajak semua pihak agar bisa bergandengan tangan dengan Polda NTT untuk memerangi perdagangan orang.

“Kami akan tindak tegas para pelaku sindikat perdagangan orang, karena itu kami mohon bantuan kerjasama semua pihak dalam memberikan informasi serta kita bersama memberikan pemahaman bagi saudara- saudari kita tentang betapa berbahanya jika berangkat menjadi pekerja migran di luar negeri tanpa melalui prosedur yang legal,” tandas Kabidhumas Polda NTT.