Demo Empat Hari Hingga Ada Korban Luka di Rote Ndao, Polda NTT Turunkan Tim Terpadu

digtara.com -Ratusan massa yang gabungan dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa dari beberapa organisasi yakni IKMAR dan GMKI Rote Ndao, juga tokoh masyarakat dan keluarga dari Erasmus Frans Mandato menggelar demonstrasi selama empat hari di depan Mako Polres Rote Ndao.

Baca Juga:

• Ditresnarkoba Polda NTT Kembali Amankan Ratusan Liter Miras Tradisional
• Polwan Polda NTT Diajak Terus Berkarya dan Menginspirasi
• Aksi Sky Diving Warnai Hari Jadi ke-77 Polwan RI di NTT

Aksi hingga malam hari ini untuk mendukung agar Erasmus Frans Mandato, tersangka kasus UU ITE dibebaskan.

Massa menggelar aksi sejak Senin (8/9/2025) hingga Kamis (11/9/2025).

Di hari ketiga, Rabu (10/9/2025), aksi sempat memanas karena adanya aksi bakar ban.

Massa marah karena seorang wanita diduga dipukul di bagian kepala.

Melianus, seorang aktivis lainnya juga dihajar di bagian kepala hingga terluka dan darah bercucuran.

Aksi kekerasan tersebut dikecam keras oleh massa aksi. Masyarakat minta Erasmus Frans Mandato dibebaskan oleh Polres Rote Ndao namun malah mendapat tindakan anarkis.

Korban Melianus pun menegaskan kalau ia akan memproses secara hukum aksi anarkis yang dialaminya.

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) pun turun tangan dengan mengambil langkah cepat menanggapi insiden yang terjadi saat pengamanan aksi unjuk rasa di depan Mapolres Rote Ndao, Rabu (10/9/2025).

Kapolda NTT, Irjen Pol Dr Rudi Darmoko melalui Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan komitmennya menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam setiap tindakan anggota di lapangan.

Jumat (12/9/2025), Polda menurunkan tim terpadu yang terdiri dari Itwasda, Propam, Ditreskrimsus, dan Ditreskrimum untuk mencari fakta secara objektif atas insiden tersebut.

"Apabila ditemukan adanya pelanggaran oleh anggota, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku," tegas Kombes Henry saat memberikan keterangan di Mapolda NTT, Jumat (12/9/2025).

Pembentukan tim terpadu ini diakui Kabid Humas menunjukkan bahwa Polda NTT tidak menoleransi tindakan kekerasan yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dan keseriusan dalam menjaga marwah Polri di mata masyarakat.

"Kapolda NTT menekankan, pengamanan unjuk rasa harus mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan sesuai aturan. Jika ada kesalahan, tentu akan ada konsekuensinya. Polri harus hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sebaliknya," ujarnya.

Kabid Humas mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Rote Ndao, untuk tetap menjaga suasana aman dan kondusif.

Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat adalah hak konstitusional, dan Polri wajib menghormati itu sepanjang disampaikan secara damai.

"Polda NTT berkomitmen menjaga hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, sekaligus memastikan tidak ada tindakan yang berlebihan dalam pengamanan. Mari kita bersama-sama menjaga kedamaian NTT," pungkasnya.

Dengan adanya langkah cepat ini, Polda NTT berharap kepercayaan publik terhadap Polri tetap terjaga, serta proses hukum bisa berjalan transparan, adil, dan humanis.

Sebelumnya Erasmus Frans membuat postingan di facebook mengkritik penutupan akses masuk ke Pantai Bo'a yang diduga dilakukan oleh PT Boa Development.

Postingan itu justru berujung pada laporan polisi. Hingga akhirnya Erasmus Frans ditahan Polres Rote Ndao pada Senin, 1 September 2025 yang lalu.