Pemprov NTT-ICRAF Indonesia Gelar Konsultasi Publik GGP

digtara.com - Bapperida NTT bekerja sama dengan ICRAF Indonesia, mengadakan konsultasi publik Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau atau Green Growth Plan (GGP) di Kupang, Rabu (7/5/2025) lalu.

Baca Juga:

• Pemprov NTT Launching Puluhan Produk Unggulan dari Desa dan Gerakan Beli Produk NTT
• JPU Limpahkan Berkas Perkara KDRT Plt Kepala Biro Umum Pemprov NTT ke Pengadilan Negeri Kupang, Penahanan Tersangka Ditangguhkan
• Dibina ICRAF, Kelompok Ibu Rumah Tangga di Kabupaten TTS Hasilkan Aneka Produk Pangan Lokal

Rencana induk ini menjabarkan berbagai skenario dan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari sumber daya terbarukan berbasis lahan di NTT tanpa mengorbankan lingkungan hidup, sehingga menjaga ketahanan wilayah terhadap dampak-dampak perubahan iklim.

Tiga skenario yang ditawarkan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk NTT yakni, ]ertama, melindungi ekosistem penting dan menyesuaikan tata guna lahan dengan tata ruang.

Kedua, melaksanakan tawaran pertama serta meningkatkan produktivitas sektor kopi, jagung, kelapa, kemiri, jambu mete, kakao dan padi melalui penerapan cara bertani baik (GAP).

Ketiga, memadukan tawaran pertama dan kedua dengan hilirisasi kopi, kelapa, kemiri, panili, jambu mete, dan perikanan.

Plt. Kepala Bapperida NTT Alfonsus Theodorus, ketika membuka konsultasi publik, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi di NTT bisa berjalan sambil menjaga ekosistem.

"Misalnya, kita mau tingkatkan produktivitas kopi, bukan berarti kita babat itu hutan kemudian kita tanam kopi semua, tapi kopi yang sudah ada kita optimalkan. Kita usahakan supaya kopi ini keluar dari NTT sudah dalam bentuk produk," ujarnya.

"Sehingga kita hilirisasi, ekosistem kita terjaga, pertumbuhan kita dorong, rakyat kita makmur," tambahnya.

Bagi NTT, merencanakan pembangunan hijau jadi urusan mendesak yang telah merasakan dampak perubahan iklim.

Fenomena global itu memperburuk kekeringan dan krisis air yang menjadi masalah tahunan, serta meningkatkan intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem.

Dampak perubahan iklim meluas ke sektor pertanian, dengan penurunan produksi komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan kopi.

Kelompok masyarakat yang paling terdampak adalah mereka yang bergantung pada sumber daya alam, termasuk perempuan, yang mengalami tekanan ganda akibat faktor sosial dan budaya dalam menghadapi perubahan pola cuaca.

Kerugian akibat perubahan iklim dapat diperparah oleh praktik pengelolaan lahan dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.

Lingkungan memiliki kapasitas terbatas untuk menopang aktivitas manusia, dan jika batas ini dilampaui, risiko bencana akan meningkat, membawa dampak jangka panjang yang membebani generasi mendatang.

Arga Pandiwijaya, peneliti geospasial dari ICRAF Indonesia yang menjadi bagian dari kelompok kerja (pokja) ekonomi hijau, menjelaskan bahwa dokumen GGP merekomendasikan enam strategi.

Pertama, tata guna lahan secara berkelanjutan.

Kedua, penguatan kelembagaan dan peningkatan akses terhadap lima modal penghidupan yang sensitif terhadap GEDSI.

Ketiga, optimalisasi produktivitas, diversifikasi, peningkatan daya saing dan nilai tambah sektor unggulan daerah yang berketahanan iklim.

Keempat, penguatan rantai nilai dan konektivitas ekonomi wilayah yang berkeadilan.