AHY Telah Disempurnakan Pemerintahan Jokowi

digtara.com | JAKARTA – Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan rekomendasi kepada presiden terpilih 2019 saat berpidato di hadapan ratusan kader partai di Djakarta Theater, pada Jumat, 1 Maret 2019.

Baca Juga:

• Refleksi 2025 BWI Kota Semarang: Dari Optimalisasi Aset Wakaf hingga Semarang Kota Wakaf
• Proyek Asrama Haji Jambi Sempat Mangkrak Dalam Waktu Cukup Lama, Wamenhaj Dahnil Pastikan Clean and Clear
• Rais Aam dan Ketum PBNU Harus Rela Menyerahkan Mandat Jika Tak Patuhi Keputusan Musyawarah Kubro Ponpes Lirboyo

Dalam pidatonya, AHY menyampaikan sejumlah progam di zaman SBY yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, Bantuan Langsung Sementara (BLSM), BPJS, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bidikmisi, LPDP, Beasiswa Santri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Program tersebut, kata AHY, harus diteruskan oleh presiden terpilih pada Pemilu 2019.

Menanggapi hal itu, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Eva Kusuma Sundari, menilai rekomendasi yang disampaikan AHY sejalan dengan apa yang telah dilaksanakan Jokowi. Bahkan, Jokowi dinilai telah menyempurnakan program tersebut.

“Semua masih berjalan sesuai perintah UU. BPJS, BOS, Bidikmisi dan lainnya dan mendapat penyempurnaan yang signifikan agar efektif dan mengikuti saran BPK,” kata Eva.

Menurut Eva, apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi selama hampir 5 tahun ini terkait pelaksanaan program tersebut berjalan efektif dan mampu mengurangi kemiskinan.

“Bahkan proteksi sosial semakin komprehensif seperti yang direncanakan Jokowi misal KIP untuk universitas, kartu sembako murah dan kartu ketenagakerjaan,” ucapnya.

(Baca Juga : Komisi II DPR: Kalau KPU Tidak Netral, Laporkan Bukan Bubarkan)

Lebih jauh politikus PDIP itu menilai, program pemerintah yang memang dirasa baik seharusnya dilanjutkan. Begitu juga sebaliknya.

“Bukan eksklusif pemerintah SBY atau Jokowi, tapi jika memang bagus mengapa tidak diteruskan, yang jelek termasuk rekomendasi BPK ya stop saja,” tuturnya.