Sumut Butuh Stok Cabai Jinakkan Inflasi

digtara.com | MEDAN – Tingkat pergerakan harga di Sumatera Utara mengalami inflasi sebesar 1,63 persen di bulan Juni 2019. Lebih tinggi hampir tiga kali lipat dari inflasi nasional yang hanya 0,55 persen.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Inflasi di Juni 2019 telah membuat laju inflasi kumulatif di Sumatera Utara di tahun 2019 (Januari-Juni) ini mencapai 5,87 persen.

Kondisi tersebut menurut Pengamat Ekonomi, Gunawan Benjamin, sangat mengecewakan. Itu karena inflasi yang terjadi saat ini akan menambah beban berat bagi Sumatera Utara dalam pencapaian target inflasi di akhir tahun.

“Laju inflasi sebesar itu telah mengerek realisasi selama tahun berjalan di angka 4,25 persen,” ujarnya, Senin (1/7/2019).

Angka itu kata dia sudah melewati batas ambang 3,5 persen dan jika inflasi sudah menyentuh 4,5 persen, maka laju inflasi sumut sudah “lampu merah”.

Namun demikian, lanjutnya, berbagai pihak juga perlu memberikan penilaian yang adil terkait dengan buruknya laju inflasi di wilayah Sumut. Terlebih, salah satu penyebab utamanya adalah kenaikan harga cabai.

“Selama tahun berjalan 2019, harga cabai yang meroket dari kisaran 15 ribu per kg menjadi 80 ribuan saat ini, telah mengerek laju inflasi lebih dari 3 persen,” papar Gunawan.

Sejarah, ujarnya, berulang kembali. Yang mana laju inflasi karena cabai membuat Sumut mengalami kinerja paling buruk dalam mengendalikan harga dan memperburuk data beli masyarakat.

Meski memang cabai merupakan komoditas yang sulit sekali dikendalikan harganya. Dan masalah kenaikan harga selalu diakibatkan terjadinya gangguan persediaan dengan faktor penyebab utamanya pada tingkat petani.

Di Sumut sendiri, gangguan hama, cuaca ekstrim serta erupsi gunung Sinabung menjadi masalah besar dalam pengendalian harga cabai. Sementara, faktor-faktor tersebut tidak bisa diprediksi (unpredictable).

“Jadi sebaiknya pemerintah daerah turun melihat kondisi langsung di lapangan. Yang kita butuhkan adalah keseimbangan stok di lapangan yang bisa tersedia,” jelasnya.

Sebagai contoh, katanya, sebelum terjadi kenaikan harga, ia menemukan ada gangguan tanam petani yang sangat serius yang mana batang cabai terlihat berwarna hitam dan kemudian banyak yang mati.

Gunawan mengkawatirkan ancaman selanjutnya yang bakal terjadi adalah kemungkinan ke depan harga cabai terpuruk hingga Rp 20 ribu per kg. Dan kondisi itu malah akan merugikan petani.

“Hal-hal seperti ini yang seharusnya dipikirka pemerintah kita dalam memformulasikan kebijakan untuk mengantisipasinya,” pungkas Gunawan.

[AS]