HIPMI Minta Walikota Padangsidimpuan Sampaikan Penyebab Intensif Nakes Belum Dibayar

digtara.com – Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Padangsidimpuan, Tua Alpaolo Harahap SH meminta Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution untuk menjelaskan masalah sebenarnya sehingga intensif Nakes selama 16 bulan tak dibayarkan.

Baca Juga:

• Heboh! Roti MBG di Sidimpuan Jamuran. Pihak Sekolah Tarik Kembali Dari Tangan Siswa
• Pak Kajari! Menu MBG Ramadhan di Sidimpuan Bikin Heboh. Tolong Periksa Anggarannya
• Marhaban Ya Ramadhan, Ipong Dalimunthe SE: Momentum Solidaritas dan Tanggung Jawab Sosial

“Ini preseden buruk dunia birokrasi Padangsidimpuan. Dimana di saat pemerintah pusat dengan semangat memerangi pandemi Covid ini, hal kontradiktif justru terjadi di kota kami. Dan kita ingin Walikota Padangaidimpuan menyampaikan apa sebenarnya penyebab itu,” kata Tua Alpaolo Harahap, Jumat (27/8/2021).

Baca: Walikota Padangsidimpuan Ditegur Mendagri Karena Tak Bayar Nakes, Begini Tanggapan Gubsu

Tua Alpaolo Harahap menyampaikan, tidak dibayarnya intensif Nakes tersebar setelah Walikota Padangsidimpuan mendapat surat teguran dari Kementerian Dalam Negeri.

“Persoalan ini terkuak setelah Kemendagri mengeluarkan surat teguran Nomor 900/4771/Kedua tanggal 26 Juli 2021 kepada Walikota. Jadi beliau harus secara jantan mengkaui dan menjelasan penyebab dan solusi akan itu, agar ini tidak terjadi ke depan lagi,” tegasnya.

Baca: Waduh! Mendagri Tegur Wali Kota Padangsidimpuan karena Belum Cairkan Insentif Nakes

Adapun petikan surat teguran dari Kemendagri kepada Walikota Padang Sidimpuan adalah sebagai berikut; Berdasarkan data Kementerian Keuangan serta hasil monitoring dan evaluasi pembayaran Innakesda sampai tanggal 23 Juli 2021 terkait belum diselesaikannya pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah tahun 2021.

Belum diselesaikan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah yang bersumber dana BOK tahun 2020 dan dana Refocusing 8 persen yang bersumber dari DAU atau DBH tahun anggaran 2021.

Bahwa sisa BOKT tahun anggaran 2020 yang belum terealisasi sebesar Rp2 miliar lebih atau 74,19 persen dari pagu alokasi sebesar Rp3,8 miliar lebih.

Kemudian terkait dana refocusing yang 8 persen juga belum realisasi insentif kesehatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp4 miliar lebih.

Dilanjutkan Alfa, sapaan akrabnya, HIPMI Padang Sidimpuan dengan tegas meminta kepada Walikota untuk segera mencairkan anggaran insentif itu.

“Sumber pendanaannya sudah jelas dan terang. Bahkan sudah diberikan solusi pula oleh Kemendagri dan Kemenkeu. Lantas mau tunggu apa lagi? Kasihan lah tenaga kesehatan yang berjibaku mempertaruhkan jiwa raganya dalam penanggulangan covid 19 ini. Jangan sampai yang menjadi haknya pula diabaikan. Ini kan sangat bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi yang sangat konsen dalam penanganan pandemi Covid 19,” tandasnya.

Hipmi Padangsidimpuan