TKD Berkomitmen Wujudkan Provinsi Tabagsel

Kamis, 25 April 2019 20:38

digtara.com | MEDAN – Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf menyatakan komitmen mereka untuk tetap membantu merealisasikan pembentukan Provinsi Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) yang meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Kota Padang Sidempuan.

Kekalahan telak pasangan Jokowi-Ma’ruf di wilayah itu tidak akan membuat mereka surut. Apalagi pembentukan provinsi Tabagsel dinilai mendesak.

Hal itu ditegaskan Juru Bicara TKD Joko Widodo Ma’ruf Amin Provinsi Sumatra Utara, Sutrisno Pangaribuan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/4/2019).

Menurut Sutrisno, kekalahan Jokowi-Ma’ruf di Tabagsel, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tim Kemenangan Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Sumatra Utara dan partai- partai pengusung serta pendukung yang tidak bekerja optimal. Berbagai tuduhan, fitnah, hoax yang dialamatkan kepada Paslon 01 tidak dilawan dengan strategi yang mumpuni. Akibatnya pihak lawan menjadi leluasa untuk menggarap suara, tanpa perlawanan yang berarti.

“Kami yang tidak optimal. Kami pun menyampaikan terimakasih atas seluruh dukungan, dan suara yang telah diberikan untuk Paslon 01. Kami juga memastikan, tidak akan ada boikot dalam hal apapun. Kami akan tetap makan salak, holat, seluruh masakan khas Angkola, Mandailing,” kata Tokoh Muda Tabagsel itu.

Sutrisno  juga menyebutkan, dengan kemenangan Presiden Joko Widodo,maka langkah ini akan mempercepat pembangunan di wilayah Tapanuli Bagian Selatan. Jarak yang sangat jauh dengan waktu tempuh sekitar 10-12 jam melalui perjalanan darat ke Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, menjadi salah satu pertimbangan pemekaran ini.

“Berbagai persyaratan formal, teknis rencana pemekaran ini sudah sangat siap,”tukasnya.

Kata Ketua Komisi D DPRD Sumut ini, pemekaran Provinsi Sumatra Utara diyakini sebagai solusi terbaik untuk pemerataan pembangunan. APBD Provinsi Sumut tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang menjadi urusan Pemprovsu di wilayah ini.

“Maka akan lebih tepat dimekarkan menjadi provinsi baru. Wilayah ini telah memiliki Bandara Aek Godang, dan segera dibangun Bandara Bukit Malintang. Demikian juga pelabuhan di Mandailing Natal, merupakan bukti bahwa wilayah ini siap menjadi provinsi sendiri,” paparnya.

Oleh karena itu, diminta kepada semua pihak, terutama 5 kepala daerah di wilayah ini, bersama DPRD kabupaten/kota agar segera melakukan konsolidasi, koordinasi demi mewujudkannya. Kelima kepala daerah di wilayah ini diminta untuk melibatkan seluruh stakeholders. Tokoh adat, ulama, Partai Politik, Ormas, OKP, beserta kelompok masyarakat harus dilibatkan dalam gerakan ini. Upaya melibatkan seluruh pihak secara partisipatif, akan membuat gerakan ini kuat dan solid.

[AS]

Berita Terkait