Ahli ITB: Pembangunan PLTA Batangtoru Membahayakan

Senin, 07 Januari 2019 17:47

digtara.com | MEDAN – Ahli Geofisika dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Teuku Abdullah Sanny, dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan gugatan izin lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Senin (7/1/2019).

Dalam keterangannya, Sanny menyebut bahwa pembangunan PLTA Batangtoru cukup berbahaya jika terjadi gempa. Hal itu karena PLTA yang dibangun oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), berada di zona merah patahan.

Sanny memaparkan, bendungan yang menjadi sumber energi di pembangkit tersebut memang tidak berada tepat di patahan. Namun vibrasi atau getaran dari gempa di patahan bisa memberikan pengaruh yang signifikan.

“Di dekat situ ada patahan, di peta lima kilometer dari situ. Bagaimana pengaruh patahan atau vibrasi terhadap Bendungan. Itu yang perlu diperhatikan.  Perlu dilakukan penelitian detil,” ungkapnya.

Penelitian detil dari aspek geofisika memang sangat dibutuhkan. Karena zona merah dikatakan sebagai zona yang berbahaya. Belum ada penelitian yang menunjukkan jika lokasi pembangunan bendungan berada di segmen yang paling berbahaya. Dia tidak berani menjamin jika proyek itu diteruskan tanpa penelitian dari aspek geofisika.

“Saya tidak tahu Seperti apa. Karena bisa berbahaya di zona merah. Artinya sekarang tektonik begitu aktif. Gempa di mana mana. Jika sudah jadi bendungan bisa menimbulkan problem besar bagi lingkungan, sosial, masyarakat dan segala macam,” ungkapnya.

PT NSHE juga diduga menggunakan bahan peledak dalam jumlah besar untuk membuat terowongan. Kata Abdullah, penggunaan bahan peledak juga memberikan pengaruh dan berpotensi membuat fracture (patahan) baru.

“Jelas berpengaruh. Tapi bagaimana pengaruhnya mungkin mereka sudah menghitung atau bagaimana saya belum tahu,” ungkapnya.

Penggunaan bahan peledak, kata dia, bisa menjadi pemicu ampifikasi batuan yang ada di sana. Sehingga dia kembali menekankan untuk dilakukan penelitian detil.

“Penelitian harus meyakinkan itu diteruskan atau tidak atau dipindahkan. saya juga belum bisa mengatakan sekarang. Tapi yang jelas Sudah wanti-wanti. Para ahli di seluruhdunia sama kesepakatannya, itu berada di zona merah,” jelasnya.

Dari skala 1-10, PLTA Batangtoru berada di angka enam dari sisi bahaya karena dibangun di dalam zona merah.

Koordinator Kuasa Hukum WALHI sebagai penggugat Golfrid Siregar dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Jimmy Claus Pardede terus mempertanyakan kenapa aspek geofisika terkesan dikesampingkan. Menilik dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PLTA.

“Makanya kita pertanayakan, ini maslahabendungan. Ini masalah Dam. Bahwa mereka mengetahui lokasi itu rawan gempa. Tapi kenapa mengenyampingkan geologinya,” tukasnya.

Dalam persidangan tadi pihak NSHE juga mendatangkan Ketua Tim Penyusunan Amdal Jonis Ginting. Namun sayangnya, Jonis enggan dimintai keterangan.

“Kalau untuk wawancara saya tidak ada waktu,” ujarnya sambil berlalu dengan beberapa orang dari NSHE.

Pembangunan PLTA berkapasitas 510 Megawatt itu terus menuai polemik. Selain berpotensi menimbulkan bahaya baru, pembangunan PLTA menjadi ancaman bagi spesies Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis) yang baru diumumkan pada November 2017 lalu. Jumlahnya yang berada di angka dibawah seribu ekor menempatkannya dalam status terancam punah.

[AS]

Berita Terkait