Soal Kerumunan Selama Pilkada, Polri: Sanksi Mengacu pada PKPU

  • Whatsapp
Soal Kerumunan Selama Pilkada, Polri: Sanksi Mengacu pada PKPU

digtara.com – Salah satu persoalan di Pilkada 2020 ini, adalah kerumunan, yang mungkin terjadi. Tapi dalam protokol kesehatan, kerumunan dilarang karena dikhawatirkan akan menyebarkan COVID-19. Soal Kerumunan Selama Pilkada, Polri: Sanksi Mengacu pada PKPU

Lalu, bagaimana peran Polri jika benar-benar muncul kerumunan saat pilkada nanti?

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono menyerahkan soal sanksi pelanggaran terhadap peserta pilkada serentak 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Muat Lebih

Karena, menurut dia, kegiatan termasuk pelanggaran maupun pidana terkait pilkada serentak itu punya aturannya khusus yaitu UU Pilkada.

Hal ini menanggapi agar pasangan calon kepala daerah yang berkompetisi tidak mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak setiap tahapan pilkada, baik pendaftaran, penetapan, kampanye maupun pencoblosan pada 9 Desember 2020. Sebab, saat ini masih pandemi COVID-19.

“Terkait pilkada, kita menggunakan Undang Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pilkada dan turunannya termasuk Peraturan KPU (PKPU). Itu dasar dalam proses pilkada serentak. UU ini sifatnya khusus, mengenyampingkan UU yang bersifat umum,” kata Awi seperti dikutip dari VIVA, Jumat (18/9/2020).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan