Ini Usulan Samsir Pohan Untuk Pelaksanaan Pilkada di Era ‘New Normal’

digtara.com – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara, Samsir Pohan, menyampaikan empat usulan untuk kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Usulan tersebut dinilai penting, seiring dengan dilema yang muncul akibat Pilkada yang dilaksanakan di era ‘New Normal’. Di tengah Pandemi Virus Korona (Covid-19) yang belum sepenuhnya hilang.

“Dilema yang saya maksud adalah rangkaian pilkada akan membuat interaksi banyak orang tidak bisa dihindari. Namun di sisi lain, pilkada adalah hak konstitusional masyarakat yang diatur oleh Undang-undang untuk melahirkan kepemimpinan  yang lebih baik,” sebut Samsir, Jumat (29/5/2020).

Pertama, sebut Samsir, pemerintah daerah serta KPU dan Bawaslu daerah harus dua kali lebih siap dibandingkan pelaksanaan pilkada atau pemilu sebelumnya.

“DPR RI, pemerintah pusat, KPU dan Bawaslu pusat harus membentuk panduan khusus sesuai protokol kesehatan agar seluruh perangkat daerah yang sudah disebutkan tadi bisa benar-benar siap,” sebutnya.

Kedua, jelas Samsir, memberikan penekanan-penekanan khusus dan komprehensif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat yang memiliki hak pilih.

“Agenda edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga jangan dianggap sepele. Berkaca dari pemilu-pemilu yang lalu, kegiatan sosialisasi dan edukasi sering kali dilaksanakan hanya sebagai pemenuhan kewajiban, bukan kebutuhan,” jelasnya.

“Di tahun ini, pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pilkada serentak 2020 harus berada di bawah kontrol yang ketat. Agar demokrasi dan nyawa masayarakat sama-sama terselamatkan,” sambungnya.

Kemudian, terang Samsir, penting bagi pemerintah untuk menjadikan pemilu di Korea Selatan sebagai contoh. Sebab Korea Selatan telah membuktikan keberhasilannya dalam menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi.

“Terakhir, yang keempat, kepada seluruh pasangan calon yang akan berkontestasi. Mereka memiliki kewajiban moral untuk melindungi pemilihnya. Jangan sampai, para pasangan calon hanya mementingkan hasil perolehan suara dan tidak memperhatikan keselamatan masyarakat,” jelasnya.

KONSEKUENSI ANGGARAN

Samsir juga mengungkapkan, keempat usul tersebut akan diikuti oleh konsekuensi atas meningkatkanya anggaran yang harus dialokasikan dalam pilkada serentak 2020.

“Hal ini sangat wajar dan penting, sebab di seluruh rangkaian yang ada di pilkada mesti mengikuti protokol kesehatan Covid 19. Misalnya, penyelenggara harus menyediakan APD (alat pelindung diri), masker, hand sanitizer, face shield dan lainnya dalam jumlah yang tidak sedikit,” tandasnya.

[AS]

https://www.youtube.com/watch?v=fsGb_zMvLv0

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.