Lapangan Merdeka Medan Masuk Cagar Budaya, Perdanya Segera Disahkan

Selasa, 07 September 2021 10:48
dok.digtara
Merdeka Walk di Lapangan Merdeka Medan sudah seharusnya dibongkar untuk mengembalikan fungsi kawasan di pusat Kota Medan tersebut

digtara.com – Anggota DPRD Medan yang tergabung di Panitia Khusus merevisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021 s/d 2031, dan sepakat agar Lapangan Merdeka Medan masuk sebagai Cagar Budaya. Bukti ditetapkan Cagar Budaya maka harus tertuang dalam salah satu pasal Perda yang akan disahkan.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat pembahasan tim Pansus revisi Perda No 13 Tahun 2011 tentang RTRW bersama Koalisi Masyarakat Sipil Medan – Sumut (KMS) Peduli Lapangan Merdeka, dan beberapa perwakilan OPD Pemko Medan di ruang Banggar gedung DPRD Medan, kemarin.

Rapat dipimpin Ketua Pansus Dedy Akhsyari Nasution didampingi Paul Mei Anton Simanjuntak, Edwin Sugesti Nasution, Syaiful Ramadhan dan David Roni Ganda Sinaga. Hadir Koordinator KMS Miduk Hutabarat didampingi Burhan Batubara dan pengurus lainnya, Wakil Ketua DHC’45 Kota Medan Zulham Daeng bersama pengurus lainnya dan perwakilan OPD Pemko Medan.

“Saran dan masukan KMS sangat bagus akan kami akomodir dan dipertimbangkan dan tertuang dalam salah satu Pasal dalam Perda nantinya, ” sebut Dedy.

Selanjutnya, karena Lapangan Merdeka sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya maka minta kepada Pemko Medan agar lapangan Merdeka ditata dengan baik. Pemko Medan kiranya dapat berkonsultasi kepada tim ahli Cagar Budaya bagai mana melindungi asset sangat bersejarah itu.

Pemko Harus Segera Bersikap

Sementara itu anggota Pansus lainnya Edwin Sugesti Nasution, Selasa (07/009/2021) menyarankan, agar Pemko Medan menyambut keputusan Pengadilan Negeri Medan yang menetapkan Lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya.

Untuk itu tentu Pemko Medan harus bersikap respon memberi solusi sehingga hak masyarakat terjawab lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya.

“Sejumlah bangunan dan pagar di lapangan Merdeka supaya segera dieksekusi,” ujar Sugesti.

Terkait adanya usaha dengan kontrak kerjasama yang belum selesai dapat dieksekusi belakangan menunggu habis kontrak.

“Tapi kiranya ada tanda-tanda penataan layaknya Cagar Budaya. Begitu juga soal penambahan bangunan tidak terjadi lagi,” imbuhnya.

Disampaikan Edwin, tidak setuju jika ada pihak yang dirugikan karena putusan PN Medan. “Bagi pengusaha yang terlanjur kerjasama, kita tunggu sampai berakhir. Tentu, mulai saat ini tidak ada lagi perpanjangan kontrak. Pemko pun harus transparan dan patuh putusan hukum,” tandas Sugesti.

Laman: 1 2

Berita Terkait