Cari Keadilan ke Presiden Jokowi, 200 Petani Jalan Kaki Dari Medan ke Jakarta

digtara.com – Sebanyak 200 orang petani asal Sumatera Utara (Sumut) melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta. Mereka hendak bertemu Presiden Joko Widodo guna mencari keadilan atas tanah mereka yang dirampas pengusaha dan oknum penguasa.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Ratusan petani itu merupakan anggota Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) serta Serikat Tanah Mencirim Bersatu (STMB). Mereka bergerak dari Flyover Djamin Ginting Medan, Kamis (25/6/2020).

“Kita akan melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta. Untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo terkait penanganan kasus agraria di Sumatera Utara. Kasus Agraria di Sumut yang sampai hari ini belum selesai,” ujar Aris Wiyono, Dewan Pembina Serikat Petani Simalingkar Bersatu, Rabu (25/6/20).

Aris menyebutkan, selama ini pemerintah daerah di Sumatere Utara tidak mampu menangani kasus-kasus agraria yang ada. Khususnya di Simalingkar A dan Sei Mencirim, Kabupaten Deliserdang.

“Pemerintah daerah diam, para pengusaha sudah berkonspirasi dengan beberapa oknum di lingkungan aparat dan juga preman untuk merampas tanah para petani. Jumlahnya tidak sedikit, di Simalingkar saja, ada 854 hektare,” ucapnya.

Sebelumnya Presiden…

Sebelumnya Presiden sempat memanggil Gubernur Sumut tanpa melibatkan organisasi tani untuk penyelesaian kasus ini. Namun konflik kian parah dengan adanya penggusuran, perampasan tanah, serta penghancuran lumbung pangan petani.

“Bukan penyelesaian, malahan penggusuran semakin masif, kriminalisasi petani. Ribuan Kepala keluarga terancam kehilangan lumbung pangan dan tempat tinggal secara permanen,” tegasnya sebelum berangkat.

Harapan mereka setelah sampai di jakarta adalah bertemu dan memberitahu kasus ini langsung kepada Presiden.

“Yang jelas Negara harus adil. Presiden wajib tau. Kemudian pemberian tanah kepada rakyat tanpa harus membayar di Sumatera Utara harus ada,” pungkas Aris.

Terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia mengaku tidak khawatir akan hal itu.

“Sebenarnya kita paham ini masa covid. Akan tetapi kami sudah sepakat kalau corona membunuh kita ya biarkan saja. Asalkan kita dapat keadilan dari pada kita disuruh diam dirumah, kemudian rumah dan lumbung pangan kita dihancurkan,” tegasnya.

[MAG1/AS]

https://www.youtube.com/watch?v=VwHcRTlmW54

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.