Kepentingan Politik Presidential Threshold

Jumat, 07 Januari 2022 13:46
Penulis: Ibnu Arsib

digtara.com – Menjelang tahun politik 2024, ambang batas pencalonan pasangan Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia atau yang familiar disebut presidential threshold kembali menjadi bahan perbincangan publik.

Mulai dari politisi tingkat elit hingga politisi abal-abal, dari akademisi hukum hingga akademisi abal-abal, dari tokoh masyarakat riil sampai tokoh masyarakat media sosial (medsos) online, dan salah satu trending di media-media online.

Objek pembicaraan menjadi hangat karena dipicu oleh seorang mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (ditambah dukungan dari berbagai pakar dan gugatan WNI secara online dari luar negeri) yang melakukan gugatan atau judicial review. Dalam gugatan itu ia meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencabut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam pasal tersebut mengatur ambang batas pencalonan pasangan Presiden-Wakil Presiden (presidential threshold) yang mengatur bahwa pasangan calon Presiden-Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol peserta Pemilu dengan memenuhi persyaratan memperoleh kursi sedikitnya 20% dari seluruh jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Gugatan mantan Panglima TNI itu bukanlah kali pertama sejak sistem presidential threshold diberlakukan di Indonesia. MK sebelumnya pernah menerima gugatan mengenai sistem presidential threshold tersebut.

Pihak penggugat itu mulai dari mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) M. Busyro Muqoddas, hingga mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri, semuanya ditolak oleh MK. Hingga saat ini, pada Pasal 22 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia (UUD NRI 1945).

Jika kita kembali ke belakang (sejarah) perjalanan Pemilu ke Pemilu, presidential threshold sudah ada dan berubah-ubah. Sistem presidential threshold pertama kali dirumuskan dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Merujuk pada UU tersebut, dalam Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa ambang batas memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah suara kursi di DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR. Ketentuan ini pun pertama kali diterapkan pada Pemilu 2004.

Selanjutnya, lima tahun setelah itu, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, jumlah persentasi ambang batas berubah, tentu dengan dirubahnya UU Pemilu sebelumnya menjadi UU No. 42 Tahun 2008. Dalam UU ini ambang batas pencalonan pun menjadi 25% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional dalam Pemilu Lagislatif (DPR). Lima tahun setelah Pilpres 2009 ini, tepatnya pada Pilpres 2014, sistem presidential threshold tidak berubah. Pilpres 2014 tetap mengacu pada UU No. 42 Tahun 2008.

Kemudian besaran presidential threshold kembali mengalami perubahan pada Pilpres 2019. Ketentuan perubahan ini diatur setelah diberlakukannya UU Pemilu yang baru, yaitu UU No. 7 Tahun 2017. Pada Pasal 222 UU tersebut menyebutkan bahwa pasangan calon Presiden-Wakil Presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari total jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Mengamankan Kepentingan Politik Rezim

Laman: 1 2

Berita Terkait