Amankan PON, Mabes Polri Kirim Densus 88 ke Papua Pekan Depan

digtara.com – Pekan Olahraga Nasional (PON) bakal digelar di Papua bulan depan. Mabes Polri pun memulai persiapan pengamanan dengan mendatangkan pasukan pengamanan tambahan seperti Densus 88 Antiteror Polri.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Minggu depan (pasukan mulai ditambah) saat ops Pam POM dilaksanakan, 18 September 2021. Semua unsur kepolisian dilibatkan,” kata Imam saat menjawab terkait pengerahan Densus 88 dalam pengamanan PON, Kamis (9/9).

Pasukan itu, kata dia, akan disebar di empat wilayah Papua yang menjadi tempat penyelenggaraan PON, yakni Kota Jayapura, ada Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Setidaknya, akan ada 1.600 pasukan dari Korps Brimob se-Nusantara yang akan diperbantukan untuk pengamanan PON

Diketahui, kepolisian mengantisipasi ancaman dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selama gelaran PON Oktober nanti. KKB merupakan sebutan aparat terhadap kelompok militan OPM yang melakukan gerakan dan perlawanan separatis dengan membawa senjata.

Kekinian, pemerintah menetapkan kelompok separatis tersebut sebagai teroris.

PON akan digelar pada 2-15 Oktober mendatang. Namun demikian, pemerintah belum memutuskan apakah kegiatan tersebut akan dilakukan dengan atau tanpa penonton.

Polda Papua menyatakan bahwa KKB dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Komine Nasional Papua Barat (KNPB) diantisipasi sebagai ancaman uatma saat pelaksanaan PON nanti.

Kedua hal tersebut nantinya akan diantisipasi melalui simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) jelang gelaran kegiatan.

“Ancaman utama yang ada di Provinsi Papua adalah gangguan dari Kelompok KKB dan KKP, perlu diantisipasi juga aksi demonstrasi yang ditunggangi oleh KNPB untuk mencoba menggagalkan atau membuat rusuh pada saat pelaksanaan PON XX Papua,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/9).