Wagub Bahas Penanganan KJA Danau Toba dengan Dewan Riset Daerah

digtara.com – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah membahas penanganan keramba jaring apung (KJA) di Danau Toba dengan Dewan Riset Daerah (DRD) Sumut. Rapat pembahasan tersebut digelar di Aula Balitbang Provinsi Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja Medan, Rabu (7/10/2020).

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Ijek –sapaan Musa Rajekshah berharap masukan dari DRD Sumut agar dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut maupun Kementerian terkait untuk menangani KJA yang kian menjamur di Danau Toba. Saat ini tercatat sekitar 10 ribu KJA tersebar di kawasan tersebut.

Menurut Wagub, Danau Toba adalah salah satu anugerah Tuhan yang perlu dijaga dan dilesatarikan oleh seluruh pihak di dearah ini. Untuk itu, Pemprov Sumut saat ini menampung semua masukan dan rekomendasi setiap pihak termasuk para akademisi dari DRD Sumut.

BACA JUGA: Ijek Minta Masalah Limbah di Danau Toba Dikaji Secara Komprehensif

SINERGI PEMERINTAH

Selain masukan, Pemprov Sumut juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota di sekitar kawasan Danau Toba, serta kementerian terkait. Hal itu dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai penanganan KJA di Danau Toba.

Disampaikan juga, Danau Toba merupakan sumber kehidupan bagi banyak orang. Untuk itu perlu dilakukan juga edukasi mengenai pelestarian Danau Toba. “Banyak masyarakat yang bergantung pada Danau Toba. Untuk itu perlu dijaga sehingga bisa digunakan hingga anak cucu kita nanti,” kata Wagub..

Wakil Ketua…

Wakil Ketua II DRD Sumut Tohar Suhartono memaparkan beberapa permasalahan KJA yang telah dibahas DRD. Antara lain, jumlah produksi KJA telah melebihi standar yang ditetapkan Pemprov Sumut melalui SK Gubernur Nomor 188.4/213/KPTS/2017 tentang daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan yakni sebesar 10.000 ton per tahun.

Menurunnya daya dukung air danau dan kualitas air diakibatkan oleh banyaknya aktivitas budidaya perikanan di Danau Toba. Serta budidaya KJA yang telah berkembang di luar zona yang telah ditentukan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Sekitarnya.

“Juga mengganggu fungsi dan keindahan Danau Toba sebagai daerah pariwisata. Serta sumber air masyarakat lokal yang masih mengonsumsi langsung air Danau Toba,” ujar Tohar.

BACA JUGA: Ternyata, PT Aquafarm Buang Limbah Ikan ke Danau Toba

REKOMENDASI

Untuk itu, menurutnya, ada beberapa rekomendasi solusi penanganan yang sudah dibahas DRD. Pertama, aktivitas budidaya KJA harus ramah lingkungan. Serta memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Benar (CBIB) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Lembaga Internasional. Yang disesuaikan dengan baku mutu kualitas air yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Selanjutnya, penetapan lokasi KJA sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perairan Danau Toba oleh masing-masing 7 (tujuh) kabupaten sekitar Danau Toba. Sosialisasi peningkatan dan pemahaman masyarakat nelayan terhadap aspek manfaat dan kerugian KJA, serta memperkenalkan alternatif kegiatan lain yang tidak kalah manfaatnya sebagai pengganti KJA.

Selain itu…

“Selain itu perlu ada konsistensi dan ketegasan dari setiap peraturan yang ada, baik itu masalah lingkungan maupun pariwisata dan jangan ada peraturan yang tumpang tindih,” kata Tohar.

Koordinator DRD Bidang Pertanian dan Kehutanan Basyarudin menambahkan, permasalahan KJA menyangkut banyak pihak. Mulai dari masyarakat, pengusaha hingga pemerintah setempat. Untuk itu, penanganannya harus terintegrasi. “Barangkali kita perlu penelitian sosial dan budaya masyarakatnya sebelum mengambil tindakan,” kata Basyarudin.

[AS]

https://www.youtube.com/watch?v=_esz0xSr38s

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.