Viral! Video Bupati Alor Marahi Staf Kemensos Terkait Bantuan PKH

digtara.com – Sebuah video memperlihatkan Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo, marah-marah. Video Bupati Alor Marahi

Baca Juga:

• Polisi Seser Kampus UNPRI Medan Terkait Video Penemuan Mayat di Lantai 9, Wartawan Dilarang Masuk!
• Nyamar Pakai Cadar Buat Intip Wanita di Toilet, Pria Ini Bikin Korbannya Histeris
• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat

Dua staf tersebut diketahui berasal dari Kementerian Sosial. Video berdurasi 3.09 menit tersebut pun beredar luas dan viral di media sosial.

Diduga, video tersebut direkam seseorang di pendopo rumah jabatan bupati Alor.

Dalam video itu tampak dua pegawai kementerian sosial yang duduk di hadapan Bupati Amon Djobo. Keduanya hanya terdiam ketika dimarahi bahkan disuruh pulang kembali ke Jakarta.

Pembicaraan dalam video itu, Amon Djobo menyinggung soal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yang dalam penyalurannya dilakukan oleh DPRD bukan pemerintah daerah.

Baca: Mandi di Pantai, Dua Warga Alor Tewas Digulung Ombak Besar

Bahkan sejumlah pegawai itu disuruh Amon Djobo untuk menanyakan kepada gubernur dan presiden siapa dirinya.

Bupati Amon menilai, pegawai Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah, karena membiarkan DPRD mencaplok bantuan itu dari pendamping dengan alasan diperintah oleh presiden, untuk dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat.

Kepada wartawan, Selasa (1/6/2021) petang, Bupati Amon Djobo menjelaskan, saat presiden memimpin rapat yang dihadiri oleh gubernur, bupati serta wali kota 22 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur.

Hadir dalam rapat itu juga gubernur Nusa Tenggara Barat karena ikut terdampak badai Seroja.

Saat rapat virtual tersebut berjalan, Menteri Sosial, Tri Rismaharini melaporkan ke presiden Joko Widodo bahwa bantuan PKH serta sejumlah bantuan lain telah dikirim ke Alor melalui ketua DPRD, sehingga dirinya merasa bingung karena bantuan itu tidak melalui pemerintah.

“Nah ini sekarang yang mana pemerintah ini, DPRD bantu bagi tapi yang menangani ini bupati pemerintah daerah. Nah ini yang membuat ketersinggungan kami, nanti presiden, menteri-menteri di pusat selain menteri sosial menganggap kami tidak kerja,” ujarnya.

Pola Penanganan Bantuan

Amon mengatakan, seharusnya menteri sosial tahu pola penanganan dan penyaluran bantuan itu dilakukan oleh pemerintah atau DPRD.

Baca: Demi Enak-Enak dengan Gadis Muda, Pria di Alor Ini Ancam Sebar Foto dan Video Bugilnya

Karena jika di kemudian hari terjadi persoalan hukum, yang ditanya dan bertanggung jawab itu adalah pemerintah daerah.

“Kalau ada persoalan di daerah siapa yang tanggung jawab kalau ditanyakan oleh KPK, penegak hukum seperti, Kejari dan Kejati maupun kepolisian siapa yang tanggung jawab, pasti bupati,” tegasnya.

Menurut Amon, selama ini bantuan diberikan kepada ketua DPRD Alor dan penyaluran seperti apa, tidak pernah melaporkan ke pemerintah.

“Selama ini dia berikan di ketua DPRD dan tidak pernah melaporkan kepada kami pemerintah daerah. Yang ada pada kami itu bantuan-bantuan apakah dari pemerintah pusat, peguyuban-peguyuban, dari LSM, dari badan-badan kemanusiaan itulah yang ada pada kami dan kami catat itu di BPBD,” tambahnya.

Bantuan-bantuan seperti PKH tidak pernah lewat pemerintah, menteri juga melaporkan kepada presiden bahwa bantuan diberikan ke ketua DPRD dan tidak laporkan ke pemerintah daerah.

“Nanti ada masalah siapa yang tangung jawab? Saya minta BPK dan kejaksaan tinggi untuk periksa bantuan-bantuan ini, karena ini bantuan kemanusiaan, kalau bantuan itu dari politik saya tidak campur tangan,” ujarnya.

Bantuan untuk Korban Badai Seroja

Terkait video pegawai kementerian sosial yang dia marahi, Amon Djobo menjelaskan bahwa keduanya mendatanginya dan melaporkan jika membawa bantuan bagi korban meninggal akibat badai Seroja, sebesar Rp 15 juta per orang.

Baca: Dua Jenderal Polri Turun ke Alor Bantu Evakuasi dan Pencarian Korban Bencana

Amon menyuruh mereka untuk membawa saja ke Ketua DPRD Kabupaten Alor dan tidak usah diberikan kepada pemerintah daerah lagi jika dari Kementerian Sosial.

“Itu saya marah, datang lagi dia bawa nama Kementerian Sosial, nah lu pergi bagi sudah kenapa bawa datang ke kami. Kau punya menteri omong dengan presiden bahwa bantuan kasi (berikan) ke Ketua DPRD, pi (pergi) di sana sudah to bikin apa ke kami. Nanti pemerintah pusat pikirnya kami gubernur dan bupati ini juga hanya tidur-tidur saja tidak urus manusia. Saya tiap hari di lapangan kok. Saya marah karena mereka langkahi pemerintah daerah, hanya karena kepentingan politik kita kerja ini bukan karena politik. Ini bencana kemanusiaan bukan bencana politik,” tandas bupati Amon.

Amon menambahkan, dia tidak tahu siapa yang memvideokan kejadian itu, karena saat itu dia hanya ingin meluapkan emosi sesaatnya saja.

“Kejadian itu sekitar dua atau tiga bulan yang lalu, siapa yang video saya tidak tahu, biar mereka yang baku tanggung jawab di situ,” tandasnya.

Viral! Video Bupati Alor Marahi Staf Kemensos Terkait Bantuan PKH