Soal Dana Covid-19 Rp605 Juta Lebih Jadi Temuan BPK, Begini Kata Tenaga Ahli Bupati Deliserdang

Senin, 26 Juli 2021 22:26
digtara.com/mag-02
Tenaga Ahli Bupati Deliserdang, Agus Ginting.

digtara.com – Masalah anggaran penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 sebesar Rp605 juta lebih yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Sumatera Utara (Sumut), membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang, buka suara. Soal Dana Covid-19 Rp605 Juta Lebih Jadi Temuan BPK

Melalui Tenaga Ahli Bupati, Agus Ginting, Pemkab Deliserdang menyatakan jika persoalan itu sudah selesai. Indikasi kerugian negaranya sudah dikembalikan.

“Kita tindak lanjuti oleh Inspektorat. Semua sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat yang Rp605 juta itu. Nah, itu ada dua dia. Ketikan Dulu pertama Covid, Mei atau April 2020. Goyang ini. Kita beli masker untuk dibagi-bagi ke masyarakat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tanggap darurat,” terang Agus Ginting, Senin (26/7/2021).

Setelah itu, sambungnya, pihak BPBD mengira pertanggungjawabannya cuma dalam pembelian. “Pembelian ini ada. Tapi ketika bulan Desember, datang audit khusus Covid, yang nilainya Rp250 juta atau Rp200 juta itu nggak ada distribusinya. Tanda terimanya. Misalnya, kasih ke kelompok A sekian ribu, itu nggak ada. Jadi datang BPK, wah temuan bapak. Kami anggap, kami kan ada ini, bapak panggil pengusahanya. Ketika dipanggil pengusahanya, barangnya ada, semua ada. Cuma SPJ distribusi masker ini tidak ada. Lain ada. Bisa dapat orang ini. Tinggallah sekian,” jelasnya.

Baca: Tangani Covid-19, Pemkab Deliserdang Ubah APBD Sampai 4 Kali

Selain itu, lanjutnya, sisanya honor, dulu ada honor penyemprotan, honor sosialisasi. “Ada dari BPBD honor, dari Dinas Kesehatan (Dinkes) ada. Jadi, nggak boleh dua, harus satu. Kembalikan uang itu, baru dikembalikan orang itu,” ujar mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Deliserdang ini.

Soal insentif rumah sakit, Agus Ginting memastikan itu sudah dikembalikan. “Kalian harus kembalikan, sebelum orang ini (BPK) pulang. Kalau setelah orang ini pulang, kalian akan berurusan dengan penegak hukum. Jadi, itu insentif sebenarnya begini, memang BPK salah juga. Artinya, posisi darurat kan dilihatnya orang nggak neken absen, begitu datang absennya belum ditekennya. Padahal, dia jaga malam di situ. Jadi, insentif tenaga kesehatan (nakes) itu sudah dikembalikan,” tegasnya.

Laman: 1 2

Berita Terkait