Presiden Amanatkan Lakukan JR Ke MK, FPBI: Itu Pernyataan Kekanak-Kanakan dan Menyesatkan

  • Whatsapp
Presiden Amanatkan Lakukan JR Ke MK, FPBI: Itu Pernyataan Kekanak-Kanakan dan Menyesatkan
Suasana AKBAR Sumut saat gelar aksi tolak Omnibus Law menuju DPRD Sumut. (digtara.com/goklas wisely)

digtara.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kepada kelompok yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja untuk melakukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden Amanatkan Lakukan JR

Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Jokowi beberapa hari lalu sebagai pernyataan pers UU Cipta Kerja melalui video yang diunggah di media sosial.

“Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja ini silahkan mengajukan uji materi atau Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Sistem ketetapan negara kita memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih ada yang tak puas dan menolak silahkan diajukan ke uji materi ke MK,” begitu pernyataan Presiden Jokowi dalam video unggahan di Instagram.

Muat Lebih

Menanggapi penyataan tersebut, Departemen Advokasi Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) kota Medan, Martin Luis menjelaskan bahwa yang disampaikan Presiden merupakan bentuk ketidakjujuran pemerintah kepada Rakyat Indonesia.

“Nah, itu juga menurut kami pernyataan yang ke kanak-kanakan dan menyesatkan. Kita tahu bahwa UU Cipta Kerja ada 11 klaster dan ratusan pasal. Pemerintah sama saja memperkeruh situasi karena untuk mengajukan JR ke MK tentunya akan menempuh proses panjang dan membuat ratusan gugatan,” terangnya, Selasa (13/10/2020).

Baca: Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Mahasiswa dan Pemuda Geruduk Kantor DPRD Tebingtinggi

Menurutnya untuk menjawab tuntunan rakyat yang tidak sepakat, Presiden masih memiliki peluang kebijakan seperti menerbitkan Perpu. Cara itu dapat ditempuh untuk membatalkan UU Cipta Kerja jika ada keinginan politik dari pemerintah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

1 Komentar