Notaris di Kupang Diminta Bertanggungjawab atas Hilangnya Sejumlah SHM
digtara.com – Albert W Riwu Kore, SH, notaris di Kupang NTT diminta bertanggung jawab atas hilangnya sejumlah sertifikat hak milik (SHM) yang diorder Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Christa Jaya Perdana untuk dibuatkan APHT I.
Baca Juga:
“Saya minta penyidik Polda NTT profesional dalam menangani kasus dugaan penggelapan sertifikat yang dijadikan jaminan di Bank Christa Jaya,” ujar Mikael Feka, SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Selasa (12/10/2021).
Ia mengaku melihat kasus ini bermula ketika Notaris/PPAT Albert Riwu Kore tidak melakukan APHT I sehingga dengan mudah dilakukan pemecahan sertifikat tersebut karena tidak ada APHT.
Baca: Kasus Pub di Kupang Pekerjakan Gadis di Bawah Umur, Mami Perekrut ABG Ditangkap di Papua
Setelah pemecahan tersebut ternyata tidak semuanya diserahkan kepada BPR Christa Jaya Perdana yakni 9 SHM tidak diserahkan kepada BPR Christa Jaya Perdana dan hal ini terjadi di Kantor Notaris/PPAT Albert Riwu Kore.
“Oleh karena sertifikat itu ada dalam penguasaan Albert Riwu Kore sebagai Notaris/PPAT sebagai Pejabat umum maka Alberth dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam konteks penguasaan SHM tersebut,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa raibnya 9 SHM tersebut jelas membawa kerugian buat BPR Christa Jaya Perdana.
Baca: Hilang Sejak Minggu, Petani di Kupang Ditemukan Meninggal dalam Sungai
Albert W Riwu Kore, notaris di Kota Kupang dilaporkan ke polisi di Polda NTT sejak beberapa waktu lalu oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Christa Jaya Kupang dengan dugaan penggelapan dan menghilangkan 9 buah sertifikat tanah yang ada bangunan rumah di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT.
Laporan ke Polda NTT ini sudah dilakukan sejak bulan Februari 2019 lalu dan hingga saat ini belum berujung.
Chris Liyanto selaku pimpinan BPR Christa Jaya Kupang menjelaskan kalau ada debitur mengajukan pinjaman ke BPR Christa Jaya pada tahun 2016.
Akad kredit berupa sertifikat pun dibawa notaris Albert Riwu Kore. Namun dalam perjalanannya Albert diduga tidak memprosesnya sesuai tanggung jawab sebagai seorang notaris.
Pasca 1 tahun proses pinjaman tersebut, Albert diduga memberikan sertifikat-sertifikat tersebut kepada debitur.
“Akibatnya debitur kabur dan terjadi kredit macet di bank kami. Kalau kami total, pinjaman awal saja mencapai Rp 3 miliar. Jika ditambah bunga dan lain-lain maka mencapai Rp 4 miliar lebih,” tandasnya.
Penghitungan itu karena pada masing-masing sertifikat ada juga bangunan rumah seharga Rp 300 juta per unit.
Baca: Ungkap Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan, Kapolres Kupang dan Jajaran Dapat Penghargaan Kapolda
Pihak BPR Christa Jaya baru mengetahui hilangnya 9 sertifikat di tangan notaris ini pada bulan Agustus 2018.
Chris Liyanto mengaku melakukan pendekatan. “Pendekatan kekeluargaan kami lakukan hampir dua tahun dengan pihak notaris namun tidak ada hasil,” tandasnya.
Ia mengaku kalau pihaknya sudah melakukan berbagai upaya mediasi.
Baca: Pemilik Pub di Kupang Ditahan Gegara Pekerjakan Anak di Bawah Umur Yang Direkrut dari Jawa Barat
“Saat itu Albert menyanggupi untuk mengembalikan sertifikat atau uang selama dua tahun dan kita sepakat,” tambahnya.
Namun hingga bulan Desember 2018 belum juga ada realisasi janji untuk melunasi dan menyelesaikan sehingga pihak BPR Christa Jaya mengambil langkah hukum pada Februari 2019 dengan membuat laporan di polda NTT.
“Selama dua tahun belum ada realisasi janjinya maka kami tunjuk penasehat hukum untuk memproses kasus ini,” ujarnya.
Chris Liyanto mengaku sudah diperiksa penyidik Dit Reskrimum Polda NTT dan menyerahkan sejumlah bukti guna memperkuat laporannya.
Walau demikian, Chris Liyanto tetap membuka peluang berdamai dan menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik.
“Kalau dia (Albert) ada inisiatif berdamai maka kami layani untuk berdamai namun dengan berbagai syarat. Silahkan datang ke kantor kami dan ada tahapan-tahapannya,” ujar Chris Liyanto.
Ia mengaku sejauh ini belum ada komunikasi dengan Albert Riwu Kore.
“Kami tetap terbuka. Sejauh ini belum ada komunikasi. Jika dia mau maka bisa kita komunikasikan namun harus ada hitam diatas putih. Perlu itikad baik untuk mendudukkan persoalan ini,” tambah Chris Liyanto.
Baca: Ungkap Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan, Kapolres Kupang dan Jajaran Dapat Penghargaan Kapolda
Albert sendiri sudah beberapa kali dipanggil polisi namun karena berbagai kesibukan maka baru diperiksa pekan lalu.
Ia diperiksa penyidik Direktorat Reskrimum Polda NTT.
AKBP Dody, Kabag Wassidik DitReskrimum Polda NTT membenarkan adanya pemeriksaan ini.
Baca: HP Raib, Honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang Lapor Polisi
Namun soal status Albert sendiri, ia mengaku harus terlebih dahulu dilakukan gelar perkara.
“Dia (Albert) datang sendiri setelah dipanggil tidak datang karena ada kegiatan lain. Belum jadi tersangka karena menunggu gelar perkara dulu,” tandasnya, Rabu (29/9/2021). Notaris Sejumlah SHM
Notaris di Kupang Diminta Bertanggungjawab atas Hilangnya Sejumlah SHM
Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya
Mengenaskan! Jadi Korban Tabrak Lari, Mahasiswi di Kupang Meninggal Dunia
Dua Pelaku Pencurian dengan Kekerasan Diamankan Polres Sumba Timur