Mencuat! Razman Arif Sebut Sopian Subri Diperas Oknum Penegak Hukum
digtara.com – Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan, Sopian Subri Lubis dan Bendahara Purnama Hasibuan, mengaku diperas oleh oknum penegakan hukum dari instansi pemerintahan.
Baca Juga:
Saat ini keduanya sedang menjalani proses hukum Kasus Biaya Tak Terduga (BTT) monitoring dana Covid-19 tahun anggaran 2020, di Dinas Kota Padangsidimpuan yang ditangani Kejari Padangsidimpuan.
Hal ini disampaikan Kuasa Hukum mereka, DR H Razman Nasution SH, SAg, MA (PhD) saat mengadakan konfrensi pers di Kota Padangsidimpuan, Jumat siang (28/1/2022).
Baca: Nyaris Ricuh, Puluhan Jurnalis Dihalangi Meliput di Kejaksaan Padangsidimpuan
“Pengakuan klien saya, mereka diperas dalam penegakan hukum. Jadi saya peringatkan jangan coba coba main main dengan saya,” ujar Razman Nasution SH didampingi Sopian Subri Lubis dan Purnama Hasibuan dan tim kuasa hukum lainnya.
Lebih jauh Razman Nasution SH mengakui, belum bisa menyampaikan berapa kerugian kliennya dan siapa oknum yang melakukan pemerasan tersebut. Namun, Razman Nasution SH mengakui kliennya diperas oknum penegek hukum dari instansi pemerintahan.
Baca: Kasi Pidsus Kejari Padangsidimpuan Jawab Tudingan Razman Soal Dugaan Pemerasan
“Nanti pasti akan saya ungkap. Tapi kalau penting, kakau tidak penting kenapa saya ungkap. Penegak hukum kan ada banyak, ada jaksa, polisi dan KPK dan lain lain,” ujar Razman Nasution SH.
Sebelumnya, melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/L.2.15/Fd.1/01/2022 tertanggal 05 Januari 2022. Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan mulai menyelidki Kasus Biaya Tak Terduga (BTT) monitoring dana Covid-19 tahun anggaran 2020.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Sopian Subri Lubis dan Bendahara Dinas Kesehatan Purnama Hasibuan, diduga terlibat dalam kasus ini.
Siang ini, Sopian Subri Lubis dan Purnama Hasibuan sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Padangsidmpuan, didampingi Razman Nasution SH sebagai kuasa hukum.
Mencuat! Razman Arif Sebut Sopian Subri Diperas Oknum Penegak Hukum