Hukuman Mati Dapat Menjerat Terduga Tersangka Korupsi Dana Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan

Kamis, 30 Juni 2022 13:50

KEPALA Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan berserta seluruh jajaranya, pada hari rabu tangal 29 Juni 2022, telah menetapkan Tersangka yaitu SS selaku Kadis Kesehatan Padangsidimpuan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan PH selaku bendahara pengeluaran pada dinas kesehatan kota padangsidimpuan dalam dugaan tindak pidana korupsi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA 2020 untuk kegiatan operasional petugas monitoring Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara.

Proses pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi dana BTT oleh Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan hampir masuk tahun ke 2, sejak dimulainya penyelidikan pada tahun 2020.

Dalam konferensi pers Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, menyampaikan lamanya proses penangan kasus tersebut, bukan karena tidak diproses melainkan karena adanya pergantian Kepala Kejaksaan dan Kepala Seksi Penyidikan Khusus, sehingga perlu mempelajari kembali berkas perkara tersebut.

Baca: Jadi Tersangka Dana Covid-19, Wali Kota Padangsidimpuan Diminta Nonaktifkan Kadis Kesehatan

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang telah dan sedang berlangsung, penyidik pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, telah menemukan dua alat bukti yang cukup serta berdasarkan audit yg dilakukan oleh auditor indpenden, telah menemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan menyebutkan Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 dan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pertanyaan kepada Jaksa, beranikah Jaksa menuntut hukuman mati terhadap Tersangka dengan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor ? Mengingat Tersangka saat melakukan dugaan tindak pidana korupsi, pada saat terjadinya bencana alam yaitu wabah covid19 yang oleh Pemerintah telah ditetapkan sebagai Bencana Alam Nasional.

Tuntutan hukuman mati kepada Tersangka, sangat beralasan hukum. Alasan tersebut dikarenakan dana BTT Covid19 yang dikorupsi oleh Tersangka adalah dana dari Pemerintah yang telah mengucurkan dana tambahan belanja anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020 untuk penanganan COVID-19. Totalnya sebesar Rp405,1 triliun.

Laman: 1 2 3

Berita Terkait